Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik - Kadis Kominfotik NTB/Juru Bicara Pemprov NTB
Pembangunan tidak pernah benar-benar dimulai dari program. Ia dimulai dari keberanian melihat kenyataan.
Di Nusa Tenggara Barat, kenyataan itu tidak sederhana. Di satu sisi, pertumbuhan terus bergerak, sektor pariwisata berkembang, dan berbagai program hadir menyentuh masyarakat. Namun di sisi lain, masih ada desa yang berjalan lambat, kemiskinan ekstrem yang belum sepenuhnya terurai, produktivitas peternakan yang belum optimal, serta UMKM yang bertahan tanpa benar-benar naik kelas.
Di titik inilah pembangunan diuji: apakah ia sekedar bergerak, atau benar-benar menyelesaikan.
Pertemuan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dengan Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Sukardi, bersama para Guru Besar pada 17 Maret 2026, menjadi penting bukan karena seremoni, tetapi karena kesadaran yang dibangun bersama, bahwa masalah yang kompleks tidak bisa dijawab dengan cara yang biasa.
Pembangunan membutuhkan ilmu yang bekerja.
Gubernur Iqbal menyederhanakan kebutuhan pembangunan NTB dalam dua kata: orkestrasi dan kolaborasi.
Orkestrasi adalah kepemimpinan, bagaimana arah pembangunan ditata, prioritas ditentukan, dan sumber daya diselaraskan. Tanpa orkestrasi, program hanya akan menjadi potongan-potongan yang berjalan sendiri.
Namun orkestrasi saja tidak cukup. Ia membutuhkan kolaborasi dan di sinilah perguruan tinggi menemukan perannya.
Universitas Mataram tidak datang sebagai pelengkap, tetapi sebagai pengisi ruang yang selama ini belum optimal: menghadirkan pendekatan ilmiah dalam setiap intervensi pembangunan.
Melalui Profesor Berdampak dan KKN Berdampak, kampus tidak lagi berada di pinggir kebijakan. Ia masuk ke dalamnya, bekerja bersama, dan menjadi bagian dari solusi.
Selama ini, banyak program pemberdayaan desa berjalan tanpa basis yang cukup kuat. Pendampingan dilakukan, tetapi tidak selalu berbasis data. Intervensi dilakukan, tetapi tidak selalu sesuai potensi lokal.
Di sinilah pendekatan Profesor Berdampak menjadi berbeda.
Para Guru Besar tidak hanya hadir, tetapi bekerja sesuai disiplin keilmuannya. Dalam sektor peternakan, misalnya, ditawarkan pengembangan sistem pakan berbasis bahan lokal untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas.
Dalam penguatan UMKM, pendampingan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi masuk hingga proses produksi, standarisasi, hingga strategi pemasaran.
Mahasiswa melalui KKN tematik menjadi perpanjangan tangan dari kerja ilmiah ini, menghubungkan konsep dengan praktik, sekaligus memastikan keberlanjutan di lapangan.
Lebih jauh, kolaborasi ini membuka ruang pemanfaatan mesin-mesin produksi milik Pemerintah Provinsi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Selama ini, sebagian fasilitas tersebut belum termanfaatkan optimal. Dengan keterlibatan kampus, mesin tidak lagi menjadi aset pasif, tetapi menjadi alat produksi yang hidup dan memberi nilai tambah ekonomi.
Inilah bentuk nyata dari hilirisasi ilmu pengetahuan.
Program Desa Berdaya yang diusung
Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan fondasi baru melalui kolaborasi ini.
Gubernur Iqbal menekankan pentingnya pemetaan berbasis skala prioritas. Setiap desa memiliki karakter dan potensi yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan tidak bisa seragam.
Peran akademisi menjadi krusial dalam membaca data, mengidentifikasi potensi, dan merancang intervensi yang tepat. Dengan pendekatan ini, pemberdayaan tidak lagi bersifat umum, tetapi presisi dalam menyasar kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, pendekatan ini menjadi sangat penting. Bantuan tidak cukup diberikan, tetapi harus diubah menjadi kemampuan. Program tidak cukup berjalan, tetapi harus menghasilkan perubahan.
Apa yang dibangun antara Pemprov NTB dan Universitas Mataram bukan sekedar kerja sama, tetapi sebuah sistem.
Pemerintah provinsi berperan sebagai orkestrator menyusun arah, membuka akses, dan memastikan keberlanjutan kebijakan. Perguruan tinggi menghadirkan basis keilmuan, riset, pendampingan, dan inovasi.
Sementara desa menjadi ruang implementasi, tempat di mana kebijakan diuji dan manfaat dirasakan.
Model ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan pentingnya kolaborasi dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pembangunan.
Dengan demikian, Profesor Berdampak bukan sekedar program, tetapi bentuk konkret dari sistem pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.
Komitmen Gubernur NTB untuk memberikan penghargaan kepada akademisi yang terlibat bukan sekadar simbolik. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa kerja keilmuan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Namun lebih dari itu, kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengabdian bukan hanya kewajiban, tetapi panggilan. Bahwa ilmu menemukan maknanya ketika ia memberi manfaat.
Pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang seberapa banyak program dijalankan, tetapi seberapa dalam ia menyentuh kehidupan masyarakat.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Mataram melalui Profesor Berdampak menunjukkan satu hal penting: bahwa ketika ilmu pengetahuan dihadirkan secara nyata, maka pembangunan tidak lagi berjalan dalam gelap.
Ia memiliki arah. Ia memiliki ukuran. Dan yang paling penting, ia memiliki dampak.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi NTB, kerja sama ini bukan sekadar pilihan. Ia adalah kebutuhan.
Sebab hanya dengan kolaborasi yang kuat dan ilmu yang bekerja, kesejahteraan tidak lagi menjadi cita-cita yang jauh, tetapi menjadi proses yang sedang kita bangun hari ini, dari desa, untuk masa depan NTB.
Komentar0