Menurut laporan media, Bupati Warisin menyoroti bahwa keuntungan SF masih rendah (di bawah 5 %) sementara kredit macet berada di atas 10 %, yang jelas tidak mencerminkan peran BUMD yang sehat dan produktif. Dalam konteks pembangunan daerah, perusahaan modal daerah seperti SF seharusnya menjadi ujung tombak aktivitas finansial yang meningkatkan basis ekonomi lokal—mulai dari pembiayaan UMKM hingga pengelolaan kredit produktif yang berdampak pada pertumbuhan usaha kecil dan penciptaan lapangan kerja.
Namun kenyataannya, data menunjukkan bahwa SF belum berhasil memenuhi ekspektasi tersebut: tinggi angka Non-Performing Loan (kredit macet) justru menunjukkan risiko keuangan yang mengakar dan bisa memicu krisis kepercayaan publik terhadap BUMD, bukan investasi yang memajukan daerah.
Lebih jauh lagi, ada dugaan-dugaan serius terhadap pengelolaan kredit dan laporan keuangan perusahaan yang bahkan memancing desakan audit menyeluruh dari publik, termasuk dugaan pinjaman fiktif dan NPL yang jauh di atas ambang sehat menurut praktik perbankan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah SF bukan semata soal kinerja manajemen, tetapi juga arah kepemimpinan strategis perusahaan yang tidak pernah dibenahi secara menyeluruh oleh pemegang saham utama (yakni Pemerintah Kabupaten Lombok Timur).
Sikap Bupati yang “Kurang Tegas”, Bukan Tanpa Alasan
Poin yang layak mendapat kritikan tajam adalah sikap Bupati yang tampak “hanya menegur” dan meminta manajemen mempertajam strategi serta melakukan penagihan kredit dengan melibatkan karyawan, tetapi tidak mengambil langkah tegas terhadap direksi atau komisaris yang dinilai bertanggung jawab atas kinerja buruk tersebut.
Sebagai ketua lembaga kajian kebijakan dan Transparansi (LK2T), saya menilai langkah ini kurang efektif karena:
1. Tidak ada evaluasi jabatan strategis. Direksi dan komisaris yang memimpin SF dalam periode kinerja buruk seharusnya dievaluasi kinerjanya secara profesional dan transparan, termasuk kemungkinan pergantian apabila tidak menunjukkan perbaikan berarti.
2. Tidak ada sanksi administratif atau finansial yang jelas kepada pihak yang lalai dalam tugasnya.
3. Tidak ada misi korporat yang terdefinisi sebagai kontribusi pembangunan daerah, yang harus tercermin si setiap target kinerja dan RUPS.
Apa Dampaknya bagi Lombok Timur?
Kontribusi minimal seperti ini merugikan pembangunan daerah secara langsung karena fungsi BUMD tidak hanya menghasilkan dividen, tetapi juga memicu perputaran modal ekonomi lokal yang produktif. Kredit macet menjadi beban ekonomi dan menghambat akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha serta masyarakat kecil yang membutuhkan pembiayaan untuk berkembang—sehingga justru menambah beban pembangunan.
RUPS SF yang digelar sebenarnya memberi peluang bagi Lombok Timur untuk melakukan refleksi dan perbaikan besar-besaran terhadap tata kelola BUMD ke depan. Namun, sikap bupati yang cenderung menghindari keputusan tegas terhadap direksi dan komisaris justru melemahkan momentum evaluasi itu sendiri. Dalam konteks agenda pembangunan daerah, kita membutuhkan kepemimpinan yang berani menempatkan kompetensi, profesionalisme, dan akuntabilitas di atas sekedar protokol internal.
Tanpa itu, RUPS SF hanya akan menjadi ritual tahunan yang mengulang kegagalan tanpa perubahan substansial—kontribusi terhadap pembangunan daerah akan tetap minim, dan kredit macet akan terus menjadi persoalan struktural yang menggerogoti ekonomi lokal.
Penulis
Dr.Karomi
Ketua LK2T Lombok Timur
Komentar0