Apalagi Bupati dan Dinas Sosial jelas-jelas menyebut kalau data pembagian bansos tersebut merupakan data desil yang ditentukan oleh desa,padahal itu merupakan data dari dinas Sosial yang diberikan kepada desa untuk memverifikasinya.
" Kalau menyebut data dari desa itu sama artinya desa dikambing hitamkan padahal data itu dari dinas Sosial,"tegas Ketua FKKD Lotim M.Khairul Ikhsan saat diminta tanggapannya,Kamis (12/3).
Ia mengatakan kalau terjadi gejolak ditengah-tengah masyarakat terhadap bansos ini,karena ada yang layak dapat tapi tidak masuk dalam data.Begitu juga ada yang tidak layak dapat bantuan tapi masuk dalam data.
Apalagi masalah bantuan ini sangat riskan terjadi gejolak ditengah masyarakat kalau tidak tepat dalam penyalurannya.Maka yang selalu ujungnya disalahkan adalah adalah desa,karena salah mendata.
Sementara desa dalam perihal bansos ini hanya ditugaskan untuk memverifikasi data yang diberikan oleh Dinas Sosial Lotim.Dengan hanya disuruh mencoret yang sudah meninggal dunia saja,sedangkan untuk mengganti data penerima bansos itu tidak diberikan.
" Kalau masalah susahnya selalu tertumpu kesalahannya ke desa saja,sedangkan kalau senangnya orang lain menikmatinya," ujarnya.
Ketua FKKD Lotim juga menambahkan kalau sudah seringkali mengingatkan Dinas Sosial untuk melibatkan pemerintahan desa untuk duduk bersama dalam penentuan penerima bansos dari awal agar tetap sasaran dan tidak ada komplin.
Bukan malah data yang sudah ada disuruh kita melakukan verifikasi tapi tidak diberikan untuk melakukan perubahan data penerima bantuan tersebut.
" Kalau dilihat data penerima banyak yang salah sasaran,maka kalau terjadi masalah tentu kami minta dinas sosial bertanggungjawab,dengah tidak menimpakan kesalahan ke desa," terangnya.
Komentar0