Tak Lagi Bergantung pada Jawa, NTB Bangun Industri Ayam Terintegrasi

Groundbreaking Hilirisasi Perunggasan, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqba melakukan peletakan batu pertama pembangunan Integrated Poultry Industry atau industri ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di Nusa Tenggara Barat (NTB). Foto: Istimewa

SUMBAWA, NTBPOST.COM — Pemerintah resmi memulai pembangunan Integrated Poultry Industry atau industri ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (6/2/2026). Program strategis ini digagas Kementerian Pertanian RI bersama Danantara Indonesia dan BUMN Pangan, dengan dukungan pendanaan nasional, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem perunggasan di luar Pulau Jawa sekaligus memperkuat ketahanan pangan.  

Industri ayam terintegrasi ini mencakup seluruh rantai nilai perunggasan: pembibitan ayam (Grand Parent Stock, Parent Stock, hingga Final Stock), pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, sistem logistik, hingga jaringan pemasaran. BUMN Pangan berperan sebagai off-taker untuk menjamin penyerapan hasil produksi peternak.  

Investasi nasional mencapai Rp20 triliun untuk pengembangan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di berbagai provinsi, termasuk NTB. Peternak rakyat, koperasi, dan skema kemitraan dilibatkan dengan target kontribusi sekitar 3 persen dari kapasitas nasional, didukung pembiayaan hingga Rp50 triliun.  

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa persoalan utama sektor peternakan di NTB bukan pada kemampuan masyarakat, melainkan penguasaan sektor hulu dan hilir yang selama ini masih didominasi industri luar daerah.  

“Beternak adalah budaya orang NTB. Yang belum kita kuasai selama ini adalah hulu dan hilir, terutama DOC dan pakan. Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi ini, kita ingin mengakhiri ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB,” ujarnya.  

Iqbal menambahkan, program ini menjadi jawaban atas meningkatnya kebutuhan pangan seiring keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang telah melampaui target nasional dengan lebih dari 600 dapur aktif.  

“Demand sudah ada dan sangat besar. Sekarang tugas kita memastikan supply-nya cukup agar tidak terjadi inflasi. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi,” tegasnya.  

Pemprov NTB menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 3 persen yang disubsidi, khusus bagi sektor peternakan pendukung MBG. Sebagai produsen jagung terbesar ketiga nasional, NTB memiliki keunggulan bahan baku pakan, di mana jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan unggas. Pemerintah daerah juga mendorong riset formulasi pakan berbasis protein lokal seperti kelor dan maggot untuk mengurangi ketergantungan impor bungkil kedelai.  

Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian, Ma’mun, menyebut program ini sebagai terobosan atas arahan Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang merata.  

“Fokus BUMN adalah pada DOC dan pakan, dua aspek paling fundamental yang selama ini menjadi kendala daerah. Dengan kehadiran BUMN, peternak tidak lagi kesulitan DOC, harga lebih terjangkau, dan usaha menjadi berkelanjutan,” jelasnya.  

Selain produksi, program ini juga mendukung pengembangan SDM melalui magang gratis bagi generasi muda, dengan target pembentukan 1,1 juta unit peternakan ayam pedaging dan 700 ribu unit peternakan ayam petelur secara nasional.  

Melalui industrialisasi perunggasan terintegrasi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi nasional, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan kesejahteraan, serta penguatan kemandirian sektor peternakan menuju swasembada pangan berkelanjutan.  (NTBPost/Red.)