Tapi dalam pelaksanaannya dilapangan justru banyak pelaku UMKM yang tidak dapat bantuan tersebut.Bahkan dituding bantuan itu untuk timses Lotim SMART.Maka inilah yang menyebabkan munculnya polemik dan protes dikalangan pelaku UMKM
Selain itu dari data yang ada ditemukan adanya nama yang double penerima bantuan tersebut.Sedangkan pada sisi lainnya pemerintahan desa tidak dilibatkan dalam melakukan pendataan.
Apalagi dari Dinas Keporasi dan UMKM Lotim justru mengklaim sebelum penetapan telah melakukan verifikasi faktual terhadap para penerima bantuan.
" Programnya bantuan untuk pelaku UMKM,tapi yang dapat banyak bukan pelaku UMKM,bahkan ada indikasi yang dapat para pendukung Lotim SMART ," keluh para pelaku UMKM di Lotim.
Sementara itu Bupati Lotim H.Haerul Warisin justru melempar persoalan ke Dinas Koperasi dan UMKM Lotim selaku OPD yang membidangi persoalan ini.
Karena pemerintah hanya meminta bantuan menyasar pedagang kecil seperti bakulan, asongan, dan kaki lima yang memiliki modal terbatas.
Begitu Bupati Iron juga dengan tegas membantah kalau tidak ada timses yang dapat dalam bantuan tersebut.Akan tapi pemerintah daerah memberikan bantuan ini sesuai dengan aturan yang ada.
" Saya dirinya tidak mencampuri teknis pendataan karena itu tugas dinas Koperasi akan tapi kalau ada yang salah nanti di perbaiki dan evaluasi," ujarnya.
Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lotim Baiq Farida Apriliani mengatakan kalau penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM ini telah sesuai regulasi yang ada.
" Kalau ada yang kurang atau salah nanti di perbaiki dan evaluasi," katanya.
Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim M.Khairul Ihsan dengan tegas melakukan protes terhadap bantuan UMKM ini yang dinilai banyak salah sasaran,apalagi pihaknya tidak dilibatkan.
Komentar0