Gpd8TfAlBUYoTfM6TUAlTUAlTA==

1,65 Juta Jiwa Terjangkau MBG NTB Akhir 2025 – Dari Intervensi Gizi Jadi Motor Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Ahsanul Khalik saat meninjau salah satu SPPG. Foto: Istimewa

Mataram, NTBPost.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga tanggal 31 Desember 2025 mencatatkan capaian yang sangat signifikan, baik dari sisi cakupan penerima manfaat, kesiapan dan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyerapan tenaga kerja lokal, maupun penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan.

 

Keseluruhan capaian ini ditegaskan oleh Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Ahsanul Khalik sebagai bukti komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi NTB, Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh mitra terkait. 


"MBG di NTB telah bertransformasi dari sekadar intervensi gizi menjadi instrumen perlindungan sosial berbasis gizi, motor penggerak ekonomi kerakyatan, dan fondasi pembangunan SDM NTB jangka panjang," ujarnya.

 

PENERIMA MANFAAT MENEMBUS 1,65 JUTA JIWA, MENCAKUP SELURUH SPEKTRUM SASARAN

 

Hingga akhir tahun ini, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 1,65 juta jiwa, dengan cakupan merata di seluruh kabupaten/kota. Rincian penerima mencakup berbagai kelompok strategis.

 

"MBG di NTB tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga secara nyata memperkuat perlindungan gizi kelompok 3B (Balita, Bumil, Busui) yang menjadi kunci pencegahan stunting dan malnutrisi jangka panjang," jelas Ahsanul Khalik.

 

Rincian penerima manfaat: Balita 153.788 jiwa; PAUD, RA, TK lebih dari 213 ribu anak; SD, MI, SMP, MTs lebih dari 960 ribu peserta didik; SMA/SMK/MA lebih dari 238 ribu peserta didik; SLB 2.242, Ponpes 5.095, PKBM 3.348; Ibu Hamil 25.423 jiwa; Ibu Menyusui 58.233 jiwa; Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kader Posyandu lebih dari 29 ribu orang.

 

601 SPPG OPERASIONAL, DIDUKUNG PARTISIPASI LINTAS SEKTOR

 

Infrastruktur layanan melalui SPPG terus menguat, dengan 601 unit operasional hingga 31 Desember 2025. Jenis infrastruktur SPPG: bangunan baru 194 unit; rumah tinggal dialihfungsikan 95 unit; rumah makan/restoran 34 unit; ruko dan rukan lebih dari 100 unit; gudang dan sarana lainnya puluhan unit.

 

"Berdasarkan jenis pengelola, SPPG di NTB terdiri dari 552 SPPG Mitra masyarakat/swasta, 5 SPPG Pondok Pesantren, 3 SPPG POLRI, dan 1 SPPG TNI AU. Ini mencerminkan bahwa MBG telah berkembang menjadi gerakan lintas sektor, tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan institusi," papar Ahsanul Khalik.

 

LEBIH DARI 25 RIBU TENAGA KERJA LOKAL TERSEDIAKAN

 

Program MBG telah menjadi pengungkit ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja. Hingga akhir Desember 2025, tercatat sekitar 25.982 tenaga kerja terlibat langsung dalam operasional SPPG, meliputi Kepala SPPG dan Ploting Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan, Koordinator Lapangan dan Kepala Juru Masak, Juru Masak, Petugas Porsi, Petugas Persiapan, Pengemudi distribusi, serta Petugas operasional, kebersihan, dan keamanan.

 

"Rata-rata setiap SPPG melibatkan 40–45 tenaga kerja lokal, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan pengangguran," ujar Ahsanul Khalik.

 

2.134 SUPPLIER LOKAL TERLIBAT, PERKUAT RANTAI PASOK PANGAN DAERAH

 

Hingga 31 Desember 2025, Program MBG di NTB didukung oleh 2.134 supplier, yang terdiri dari 78 koperasi, 11 BUMDes, 1.129 UMKM, dan 916 supplier lainnya.

 

"Keterlibatan supplier lokal ini memperkuat rantai pasok pangan berbasis daerah, memastikan bahwa bahan pangan MBG bersumber dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM NTB, sekaligus menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan baku," jelas Ahsanul Khalik.

 

MENYONGSONG TAHUN 2026 DENGAN TATA KELOLA LEBIH MATANG

 

Secara keseluruhan, capaian MBG di NTB hingga 31 Desember 2025 menunjukkan program ini telah bertransformasi sesuai tujuan. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus meluas, infrastruktur layanan yang semakin siap, serta ekosistem pendukung yang semakin kuat, NTB berada pada posisi strategis untuk memasuki tahun 2026 dengan tata kelola MBG yang lebih matang, terstandar, dan berkelanjutan.

 

"Ini keberhasilan bersama seluruh komponen masyarakat NTB. Kita akan terus menyempurnakan setiap aspek program agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan berkelanjutan," tegas Ahsanul Khalik menutup keterangannya. (NTBPost/red.)

Komentar0

Type above and press Enter to search.