LMND Akan Laporkan Sejumlah Kampus Di NTB Terindikasi Praktek Komersialisasi Ke APH

Lombok Timur-Semakin banyaknya Perguruan Tinggi atau kampus yang ada di Nusa Tenggara Barat yang menjadikan Lembaga Pendidikan menjadi ladang bisnis, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (LMND NTB) akan buat laporan dan pengaduan ke Aparat Penegak Hukum (APH). 

Hal itu disampaikan oleh Rohman Rofiki selaku ketua LMND NTB. Kamis (16/11)

Ia menyampaikan selama kunjungannya ke beberapa kampus di kabupaten/kota di NTB, peraktek liberalisasi dan komersialisasi dalam perguruan tinggi kian banyak di temukan.

Lebih jelas ia mengatakan, praktek-praktek yang di temukan di lapangan seperti praktek pembelajaran fiktif, jual beli ijazah, dan penyimpangan beasiswa KIP dan bantuan lainnya. 

" Beberapa permasalahan tersebut kami akan segera laporkan ke APH" tegasnya

Kata Rofiki, Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat penempaan ideologi pencasila pada generasi bangsa, malah dipreteli menjadi tempat tumbuh suburnya kejahatan.

"Inilah konsekuensi komersialisasi pendidikan yang mereduksi pendidikan hanya sebagai komoditi semata tanpa peduli dengan peran pendidikan yang sangat komprehensif bagi individu, bangsa, dan negara" pungkasnya

Selain itu, ia juga menyampaikan 12 permasalahan perguruan tinggi di NTB yang pernah di realse oleh LMND NTB melalui Posko Anti Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan 

1  fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar Tidak Memadai

2. Tenaga Pengajar/Dosen Tidak Berkompetensi

3. Mahal Dan Meningkatnya Biaya Pendidikan

4. Aktivitas Tidak sesuai SOP Dan Kalender Akademik

5. Perguruan Tinggi atau kampus yang tidak transparan

6. Kampus Tidak Demokratis

7. Penyaluran KIP BERSMASLAH

8. Kampus sebagai Ladang Bisnis

9. Sulitnya pencairan anggaran kegiatan mahasiswa

10. Pungli Dalam kampus

11. Tidak sejahteranya tenaga pengajar (Dosen)

12. Tidak adanya Satgas TPKS di dalam kampus

Berangkat dari masalah tersebut, ia menyampaikan bahwa LMND dalam Manifesto Pendidikan yang telah di deklarasikan, adalah solusi dari segala permasalahan tadi " manifesto pendidikan sebagai peta jalan pendidikan yang emansipatoris atas permasalahan permasalahan tadi " ungkapnya

Terakhir ia menyampaikan bahwa, akan terus memperjuangkan dan memperkenalkan manifesto ini kepada stakeholder dari tingkatan provinsi hingga kabupaten

" Kita akan terus suarakan dan menawarkan manifesto ini ketingkatan pemerintah provinsi hingga kabupaten dan stak holfer terkait" tutupnya.(Red).