" Masak hanya selembar kertas SKS bisa mencapai ratusan ribu dan ini namanya memberatkan sekali," kata Direktur Garis Demokrasi NTB, Sawaludin dalam keterangan persnya.
Menurutnya kita melihat saat ini banyak peserta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) serta Peserta tes masuk Polri. Bahkan calon legislatif juga diwajibkan membuat SK sebagai syarat untuk administrasi.
Sementara pada saat ini ditengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik baik saja akibat di hantam covid, dan ancaman resesi seperti saat ini.
" Semestinya Pemerintah hadir sebagai penolong memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat, jangan karena alasan status BLUD dan butuh pendapatan lalu rasa kemanusiaan dan tanggungjawabnya di hilangkan," ujarnya.
Seharusnya, kata Mantan Ketua DPC Partai Gerindra Lotim, negara harus hadir dalam situasi ini untuk membantu rakyat , bukan hadir sebagai pemeras dan perampok seperti yang kita saksikan saat ini, ini tontonan yang kejam dan tidak berprikemanusiaan , mencari kesempatan dalam kesempitan.
Begitu juga pemerintah seharusnya memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kerja, bukan mempersulit lebih-lebih peserta PPPK yang selama ini rata-rata membutuhkan pekerjaan dan berlatar belakang ekonomi kurang mampu.
" SKS dari Puskesmas tidak berlaku dan harus menggunakan SK dari RSUD dr soedjono Selong,sehingga ini menjadi pertanyaan kita semua," katanya dengan penuh tanda tanya.
Untuk itu, tandas Sawal,mendesak pihak Kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut tuntas kecurigaan ini, pihaknya juga meminta Ombusman untuk turun mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD dr soedjono Selong .
Karena ada indikasi dugaan monopoli dalam pembuatan SKS di RSUD dr.R.Soejono tersebut.
" APH dan Ombusman harus turun untuk mengusut ini,"pintanya.(N02)
Komentar0