Reformasi pendidikan difokuskan pada pemerataan SMK, sinkronisasi data anak putus sekolah, dan penyesuaian dengan dunia kerja
MATARAM, NTBPOST.COM — Pemerintah Provinsi NTB mulai menjalankan reformasi besar di sektor pendidikan melalui pemerataan kualitas SMK, sinkronisasi data anak putus sekolah, penguatan pendidikan inklusif, hingga penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas Bidang Pendidikan yang dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, di ruang kerja Gubernur NTB. Rapat turut dihadiri Sekda NTB, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas PUPR dan PKP, serta Juru Bicara Pemprov NTB.
Menurut Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Gubernur telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait guna memperluas akses NTB terhadap program strategis pemerintah pusat.
“ Ada pembicaraan khusus dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar Aka. Senin (18/05/2026)
Salah satu terobosan yang siap dijalankan adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Kepala sekolah berprestasi akan ditempatkan di SMK yang masih tertinggal, terutama di wilayah pinggiran, dengan membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping.
“ Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas Aka.
Selain itu, Pemprov NTB juga menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diminta memperkuat keterampilan lulusan SMK melalui sertifikasi kompetensi, program magang Jepang, penguatan Global Classes, hingga pengembangan SMA double track.
Gubernur menekankan evaluasi jurusan SMK agar sesuai dengan potensi daerah. “ Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing,” tegasnya.
Rapat juga mengungkap persoalan sinkronisasi data anak putus sekolah antara sistem Dapodik dan EMIS Kementerian Agama. Banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pesantren tidak tercatat di Dapodik sehingga dianggap putus sekolah.
“ Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Aka.
Untuk itu, Pemprov NTB akan membentuk tim lintas sektor guna memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah, termasuk anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan. Program pendidikan alternatif seperti PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI juga akan diperkuat.
“ Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB,” pungkas Aka. (NTBPost/red.)
Komentar0