Pemerintah pastikan penanganan bertahap sesuai skala kebutuhan masyarakat

MATARAM, NTBPOST.COM — Persoalan infrastruktur jalan dan keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah NTB menjadi sorotan dalam pertemuan Pemerintah Provinsi NTB dengan mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat, namun menekankan pentingnya fokus agar setiap persoalan dapat ditangani secara efektif.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/4/2026).

“Aspirasi itu penting, tetapi harus fokus. Kalau jelas titik persoalannya, maka penanganannya juga bisa lebih cepat dan tepat,” tegas Ummi Wagub.

Menurutnya, pemerintah tidak menutup ruang dialog, namun dalam praktiknya, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan dua persoalan utama yang dirasakan masyarakat, yakni kondisi jalan di wilayah Sumbawa, Bima, dan Dompu yang belum optimal, serta masih adanya wilayah yang mengalami blank spot atau sinyal lemah.

Menanggapi hal ini, Wagub menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan titik-titik yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat.

“Tidak semua bisa diselesaikan sekaligus, tetapi kita pastikan yang paling mendesak ditangani terlebih dahulu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa pemerataan jaringan internet masih menghadapi tantangan serius, terutama di wilayah perbukitan dan terpencil.

“Kendala utama ada pada kondisi geografis serta pertimbangan bisnis operator. Tidak semua wilayah dianggap layak secara investasi oleh provider,” jelasnya.

Meski demikian, Pemprov NTB terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengusulkan pembangunan BTS ke pemerintah pusat melalui program BAKTI serta memperkuat koordinasi dengan operator telekomunikasi.

“Tahun ini kami sudah dua kali menyampaikan usulan wilayah blank spot agar menjadi prioritas nasional. Selain itu, kami juga menyiapkan dukungan di daerah, seperti lahan dan perizinan, agar investasi bisa masuk,” tambahnya.

Lebih lanjut di sektor infrastruktur jalan, Kepala Dinas PUPR NTB, Lalu Kusuma Wijaya, memastikan bahwa sejumlah ruas prioritas di wilayah Bima dan sekitarnya akan mulai ditangani dalam waktu dekat.

“Penanganan akan dimulai Mei, termasuk ruas Karumbu - Sape, Tawali - Sape, dan beberapa titik lain yang mengalami kerusakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, fokus penanganan saat ini diarahkan pada ruas yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan berisiko bagi pengguna jalan.

Menutup pertemuan, Wakil Gubernur kembali menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan, namun harus disampaikan secara terarah agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.

“Kami ingin setiap aspirasi benar-benar menghasilkan solusi. Karena itu, fokus menjadi kunci agar pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat,” pungkasnya. (NTBPost/red.)