Data pengadaan menunjukkan adanya alokasi sekitar Rp250 juta untuk pembangunan atau renovasi kamar mandi VIP di ruang kerja bupati. Kegiatan tersebut tercatat menggunakan metode pengadaan langsung, yang secara regulasi masih diperbolehkan dalam batas nilai tertentu.
Namun, kemunculan anggaran tersebut memicu pertanyaan publik terkait prioritas belanja daerah. Pasalnya, hasil evaluasi EPPD menempatkan kinerja pemerintah daerah masih berada di bawah rata-rata nasional, terutama pada aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Salah satu Aktivis Lotim,Mahsar,Selasa (28/4) menyoroti keras karena dalam situasi tersebut, fokus anggaran seharusnya diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Ketika indikator kinerja masih rendah, belanja publik idealnya diprioritaskan untuk memperbaiki layanan dasar dan kapasitas birokrasi,” tegasnya
Menurutnya pihak pemerintah daerah memiliki kemungkinan argumentasi bahwa pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan aset atau peningkatan standar sarana prasarana kerja. Namun hingga kini, belum terdapat penjelasan resmi yang rinci mengenai urgensi maupun spesifikasi proyek tersebut.
Kondisi ini dinilai menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Tanpa komunikasi yang terbuka, kebijakan yang secara administratif sah dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Selain itu mengingatkan bahwa kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap keputusan anggaran perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas, tetapi juga sensitivitas terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.
" Dengan rapor kinerja yang masih perlu diperbaiki, arah prioritas anggaran di Pemerintah Kabupaten Lotim kini menjadi perhatian, sekaligus ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan yang lebih menyeluruh," tandasnya.
Sementara Kabag Umum Setdakab Lotim sampai berita ini diturunkan belum memberikan penjelasan.
Komentar0