Pemprov NTB Dorong Inovasi Layanan Ketenagakerjaan, Hadirkan KUR Khusus PMI dan Sistem Informasi Kerja

Transformasi BLK jadi skill center, sertifikasi profesi untuk SMK, hingga program magang ke Jepang

Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi NTB Aidy Furqon

MATARAM, NTBPOST.COM — Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus berinovasi dalam meningkatkan kompetensi dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon PMI asal NTB, bekerja sama dengan Bank NTB Syariah dengan alokasi awal Rp10 miliar.

Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon, menegaskan bahwa pembiayaan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan terintegrasi mencakup rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial, kesehatan, hingga pengurusan dokumen resmi. 

“Tidak diberikan uang tunai, penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Selain KUR, Pemprov NTB juga meluncurkan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang mengintegrasikan layanan ketenagakerjaan, mulai dari peluang kerja, rekrutmen, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja. Sistem ini dilengkapi fitur pengendalian untuk menekan keberangkatan PMI non-prosedural.

Transformasi BLK dan Sertifikasi Profesi

• BLK NTB ditransformasi menjadi skill center yang adaptif terhadap kebutuhan industri.
• Direncanakan berstatus BLUD agar lebih fleksibel dalam pendanaan dan kerja sama.
• Program pelatihan baru termasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online.
• Sertifikasi profesi mulai diintegrasikan bagi siswa SMK kelas 3, dengan kuota awal 1.000 peserta (400 siswa SMK dan 600 peserta umum).

Program Magang ke Jepang

Pemprov NTB menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang. Disnakertrans menggandeng sekolah dan lembaga pelatihan untuk mempercepat persiapan, termasuk pelatihan Bahasa Jepang bagi siswa SMK sejak kelas 2.

Aidy menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan program nasional SMK Go Global, yang mendorong lulusan SMK memiliki daya saing internasional. 

“Go Global bukan orangnya, tapi lulusannya harus bisa Go International dengan skill yang sudah dimilikinya,” tandasnya.

Dengan berbagai terobosan ini, Pemprov NTB berharap tenaga kerja daerah tidak hanya siap bersaing di dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar kerja global dengan kompetensi yang terstandar. (NTBPost/Red.)