Menilai kebijakan pemerintah daerah blunder dan memperburuk keadaan
 |
| Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) Lotim rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Lombok Timur. Foto: NTBPost/Rizal |
Dalam hearing tersebut, ALPA menilai tidak adanya solusi konkret yang dihasilkan dari pertemuan antara DPRD, pemerintah daerah, serta pihak distributor. Kondisi ini semakin memperpanjang penderitaan masyarakat yang saat ini kesulitan mendapatkan LPG dengan harga yang wajar.
Ketua ALPA Lotim Hadi Tamara Selasa (7/4) menegasksn secara tegas menyoroti kebijakan pemerintah daerah, khususnya Bupati, yang dinilai tidak tepat dan cenderung memperkeruh situasi. Kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk blunder karena tidak mampu menjawab persoalan utama di lapangan, yakni distribusi yang tidak merata dan pengawasan yang lemah.
“Kelangkaan LPG ini bukan persoalan baru, namun penanganannya terkesan lamban dan tidak terarah. Kami menilai ada kesalahan kebijakan yang justru memperburuk keadaan,” tegas Hadi Tamara.
Ia juga mengatakan ALPA Lotim akan terus mempersoalkan isu ini hingga persoalan ini teratasi, kami juga berkomitmen akan mengawal sekaligus mengawasi kerja-kerja satgas yang sudah di bentuk oleh pemerintah daerah demi melindungi kepentingan masyarakat.
" Pemimpin Lotim SMART harus bertanggungjawab atas masalah kelangkaan LPG 3 kilogram yang sampai sekarang masih terjadi," tegasnya
Hadi menambahkan pernyataan Bupati Lotim di media sering berubah-ubah dengan sebelumnya mengatakan stock LPG aman dan meminta warga tidak perlu khawatir.Karena sudah ada penambahan.
" Baru-baru ini muncul pernyataan lagi dari Bupati kalau kelangkaan LPG bersubsidi diduga akibat terjadi penimbunan,maka dampaknya penyataan membuat masyarakat menjadi panik," tandasnya. (NTBPost/Rizal.)
Komentar0