LOMBOK TIMUR-Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) Lombok Timur mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lombok Timur dan Dinas Kesehatan Lombok Timur agar tetap bersikap objektif dan profesional dalam menilai proses perbaikan IPAL serta pemenuhan standar SLHS pada MBG yang sebelumnya ditutup.
Ketua Alpa Lotim Hadi Tamara,Jumat (10/4) menegaskan bahwa evaluasi terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus dilakukan berdasarkan hasil uji teknis dan fakta lapangan, bukan karena adanya tekanan dari pihak tertentu.
Hal ini penting mengingat penutupan MBG sebelumnya telah menjadi perhatian luas, termasuk dari kalangan pejabat, anggota dewan, hingga bupati.
“DLHK dan Dikes harus berdiri di atas aturan. Jangan sampai banyaknya intervensi dari pejabat dan pihak berkepentingan mempengaruhi hasil penilaian. Objektivitas adalah kunci agar tidak terjadi ketidakadilan,” tegasnya.
Selain itu, Hadi meminta agar proses verifikasi perbaikan IPAL dan SLHS dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Hasil pemeriksaan harus disampaikan apa adanya, baik jika sudah memenuhi standar maupun jika masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki.
Begitu juga IPAL dan SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan menyangkut langsung perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran atau pemenuhan standar yang setengah-setengah.
" Kita berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lotim dan Dinas Kesehatan Lotim dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan, sehingga keputusan terkait operasional kembali MBG benar-benar berdasarkan aturan dan kepentingan masyarakat luas,"tandasnya.
Komentar0