 |
| Sekretaris Wilayah LMND NTB,Alfathul Ferdian |
Mataram, NTBpost.com - Sekretaris Wilayah LMND NTB,Alfathul Ferdian menolak keras rencana pembangunan sekolah rakyat apalagi tentu dengan biaya yang fantastis untuk membangunnya.
Kemudian program sekolah rakyat akan di bangun 100 unit pada tahun 2025 di seluruh daerah Indonesia. Dan akan memakan anggaran 100 miliar pe unit yang berasal dari APBN Dan CSR.
" Kita tolak pembangunan sekolah rakyat karena bukan solusi akan tapi justru menjadi bumerang," tegas dalam keterangan persnya,Rabu (30/4).
Menurutnya,di NTB sendiri kondisi pendidikan sangat memprihatinkan, banyak sekolah-sekolah yang kena dampak gempa 2019 tapi sampai sekarang belum selesai di bangun.
Bahkan fasilitas pendidikan yang tidak memadai bahkan di bagian Timur pulau lombok dan beberapa daerah di bima belum mendapatkan fasilitas pendidikan dengan layak.
Maka pihaknya berharap pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan sekolah yang sudah ada,karena banyak sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.
" Pembangunan Sekolah Rakyat Ini bukanlah solusi nyata,kami berharap presiden meninjau kembali program ini untuk kemudian mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih terukur," ujarnya.
Selain itu,lanjut Ferdian,Data Kemendikbud ristek menunjukan bahwa 1.235 anak di NTB mengalami angka putus sekolah sepanjang tahun 2023/2024.
Begitu juga angka ini adalah alarm darurat untuk pemerintah, dari 1.235 anak tersebut 665 di antaranya adalah anak kelas 1 SD dan kabupaten Bima di urutan pertama dengan jumlah 300 kemudian di susul oleh kabupaten Lombok Timur 210 dan Dan kabupaten Dompu 190 anak.
" Sekolah rakyat berpotensi terjadinya kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya,yang kaya bisa sekolah di sekolah reguler dan yang miskin sekolah di sekolah rakyat," pungkasnya.(Ntb)
Komentar0