Skor SAQ naik 37 poin hingga mencapai nilai sempurna 100, Pemprov NTB optimistis kembali meraih predikat Informatif
 |
| Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik. Pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, di Grand Mercure Kemayoran Jakarta. Foto: Istimewa |
Capaian tersebut dipaparkan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi ketentuan regulasi. Menurutnya, transparansi harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang tumbuh dan dijalankan secara konsisten.
"Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi," ujarnya.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi kebutuhan pemerintah dalam membangun hubungan yang sehat dengan masyarakat. Dukungan publik terhadap berbagai program pembangunan, kata dia, tidak akan lahir tanpa adanya kepercayaan yang dibangun melalui transparansi dan penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang butuh terbuka itu kita karena kita butuh dukungan publik. Dan itu muncul, dukungan publik itu muncul dari trust. Trust itu muncul dari informasi yang kredibel yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi," tegasnya.
Untuk memperkuat tata kelola informasi tersebut, Pemprov NTB melakukan integrasi dan konsolidasi data lintas perangkat daerah sekaligus menghubungkannya dengan 10 kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Upaya itu mencakup lebih dari 800 titik data yang menjadi bagian dari pengembangan ekosistem NTB Satu Data.
Selain membangun sistem data yang terintegrasi, pemerintah daerah juga mengembangkan dashboard informasi yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mengakses data mentah, tetapi juga memperoleh informasi yang telah diolah dalam bentuk infografis dan analisis sehingga lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan.
"Jadi ke depan, sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke data yang mentah, tetapi juga mendapatkan akses ke data yang sudah matang dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk analisis," jelas Iqbal.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga harus memberikan dampak nyata terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Aspirasi yang diterima pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kanal pengaduan masyarakat, maupun berbagai forum publik telah menjadi salah satu pijakan dalam merumuskan kebijakan daerah.
Beberapa program yang lahir dari kebutuhan masyarakat di antaranya pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mempercepat penanganan laporan kerusakan infrastruktur serta pengembangan Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB.
Peningkatan nilai SAQ hingga mencapai angka sempurna juga ditopang oleh penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pembenahan layanan PPID, serta peningkatan kualitas penyediaan informasi publik yang semakin mudah diakses masyarakat.
Meski demikian, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa ukuran keberhasilan keterbukaan informasi tidak semata-mata diukur dari tingginya nilai evaluasi atau banyaknya dokumen yang dipublikasikan pemerintah.
"Pada akhirnya, keterbukaan informasi harus membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, serta memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan menentukan arah pembangunan. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup diminta, tetapi harus dibangun melalui keterbukaan dan dibuktikan melalui kerja nyata," pungkasnya. (NTBPost/red.)
Komentar0