NTB dan Australia Luncurkan Dashboard Eksekutif, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data

NTB Satu Data menjadi fondasi pengambilan kebijakan yang lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Australia meluncurkan Dashboard Eksekutif NTB Satu Data di Kantor Gubernur NTB, Selasa (3/11/2026). Foto: Istimewa

MATARAM, NTBPOST.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Australia memperkuat kerja sama dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis data melalui peluncuran Dashboard Eksekutif NTB Satu Data di Kantor Gubernur NTB, Selasa (3/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengambilan keputusan berbasis bukti sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang lebih terukur dan akuntabel.

Peluncuran dashboard dilakukan langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah, Kepala BPS Provinsi NTB, para kepala perangkat daerah, Tim Ahli Gubernur, delegasi Kedutaan Besar Australia, serta perwakilan Program SKALA.

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia melalui Program SKALA yang telah mendukung penguatan sistem tata kelola data di NTB. Menurutnya, keberadaan Dashboard Eksekutif dan NTB Satu Data merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan program pembangunan sehingga setiap kebijakan dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah ketika menerima laporan bahwa program dan sistem yang dikembangkan melalui Program SKALA telah berhasil diorkestrasi dan dikolaborasikan dengan sangat baik bersama sepuluh program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat," ujarnya.

Iqbal menilai integrasi data menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dengan sistem yang terhubung dalam satu platform, pemerintah dapat memantau perkembangan program secara lebih cepat, mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta memastikan intervensi pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, Dashboard Eksekutif memberikan referensi yang jelas bagi pimpinan daerah dalam membaca kondisi lapangan dan menentukan langkah kebijakan secara cepat berdasarkan data yang tersedia.

"Kehadiran Dashboard Eksekutif memberikan satu rujukan yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun data yang ditampilkan belum tentu seratus persen sempurna, setidaknya kita memiliki pijakan awal yang kemudian dapat diverifikasi dan diperdalam," jelasnya.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, mengapresiasi inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan sistem data terintegrasi. Menurutnya, ketersediaan data yang valid dan mudah diakses menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

"Ini langkah yang efektif dan bagus. Inovasi Pemerintah NTB dalam mengintegrasikan data menjadi langkah penting dalam menjalankan program pemerintah," ujarnya.

Rod Brazier menegaskan Australia akan terus memperkuat kemitraan dengan NTB melalui berbagai program strategis, termasuk Program SKALA yang selama ini mendukung tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat.

Direktur Implementasi Program SKALA, Ted Weohau, menyampaikan bahwa Dashboard Eksekutif merupakan bagian penting dari transformasi digital pemerintahan yang sedang dikembangkan di NTB. Menurutnya, portal NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif memiliki fungsi yang saling melengkapi, di mana satu platform menyediakan data pembangunan yang terintegrasi dan platform lainnya menyajikan informasi strategis untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa Portal NTB Satu Data saat ini telah memuat 995 dataset, dengan 825 dataset di antaranya telah terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Integrasi tersebut terus diperluas dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan ekosistem data daerah.

"NTB Satu Data merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kepercayaan publik. Bagaimana kita membangun perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui data yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat," ungkapnya.

Ahsanul Khalik menambahkan bahwa Dashboard Eksekutif memungkinkan pimpinan daerah memantau perkembangan program pembangunan secara berkala melalui satu sistem yang terintegrasi. Dengan cara itu, berbagai persoalan dapat diidentifikasi lebih cepat dan keputusan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan pengembangan NTB Satu Data akan terus disempurnakan, baik dari sisi kualitas, keterhubungan, maupun keamanan data. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov NTB juga menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memperkuat sistem keamanan informasi daerah.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Australia, Program SKALA, serta seluruh perangkat daerah dan lembaga terkait, NTB terus membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berbasis data. Dashboard Eksekutif diharapkan tidak hanya menjadi sarana pemantauan, tetapi juga menjadi jembatan antara data dan kebijakan sehingga setiap keputusan pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. (NTBPost/red.)