Penguatan UMKM, industri halal, pembiayaan syariah, hingga digitalisasi jadi fokus kepengurusan 2026–2031
MATARAM, NTBPOST.COM — Prof. Dr. Baiq El Badriati, M.E.I., resmi memimpin Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPW IAEI) Nusa Tenggara Barat periode 2026–2031. Di bawah kepemimpinannya, IAEI NTB menyiapkan lima agenda strategis untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan pengurus DPW IAEI NTB berlangsung di Auditorium Raudhah Lantai 6 Kantor Pusat PT Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (21/10/2026). Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Bidang VII Pengembangan Keuangan Publik Islam DPP IAEI, Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, dan dirangkaikan dengan Seminar Nasional Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Prof. El Badriati menilai NTB memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Potensi tersebut tersebar di berbagai sektor, mulai dari UMKM, industri halal, pertanian, peternakan, pesantren, hingga pariwisata halal. Namun, potensi tersebut perlu dihubungkan dengan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan dukungan kebijakan yang tepat.
“NTB memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari industri halal, UMKM, pertanian, peternakan, pesantren, hingga pariwisata halal. Tantangan kita adalah bagaimana seluruh potensi tersebut tidak berhenti sebagai peluang, tetapi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang produktif, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, IAEI NTB menetapkan lima agenda utama selama lima tahun ke depan. Agenda pertama adalah memperkuat riset dan rekomendasi kebijakan berbasis data sebagai dasar pengembangan ekonomi syariah daerah.
Agenda kedua difokuskan pada perluasan akses pembiayaan syariah dan pendampingan pelaku UMKM serta sektor usaha produktif. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat manajemen usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha.
Selanjutnya, IAEI NTB akan mendorong pengembangan industri halal melalui percepatan sertifikasi, peningkatan mutu produk, standardisasi, dan penguatan pemasaran. Selain itu, optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga menjadi fokus sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Agenda kelima diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui literasi ekonomi syariah, penguatan kewirausahaan, inovasi, dan digitalisasi ekonomi.
Menurut Prof. El Badriati, seluruh agenda tersebut tidak bisa dijalankan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, perguruan tinggi, pesantren, hingga dunia usaha.
“Keberhasilan organisasi bukan hanya diukur dari banyaknya seminar atau kajian yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana gagasan tersebut dapat diwujudkan menjadi program nyata dengan indikator yang jelas dan hasil yang dapat dievaluasi,” tegasnya.
Seminar nasional yang digelar bersamaan dengan pelantikan menghadirkan Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur sebagai pembicara kunci. Diskusi juga melibatkan perwakilan Bank NTB Syariah, Bank Indonesia Provinsi NTB, serta jajaran pengurus DPW IAEI NTB.
Bagi kepengurusan baru, tantangan ke depan bukan hanya memperluas diskursus ekonomi syariah, tetapi memastikan setiap gagasan dapat diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat. Ketika pembiayaan menjangkau usaha produktif, industri halal berkembang, dan instrumen zakat serta wakaf semakin berdaya guna, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama kemandirian dan kesejahteraan masyarakat NTB. (NTBPost/Red.)
Komentar0