Pemprov fokuskan intervensi pada daerah dengan prevalensi tertinggi menjelang survei gizi nasional 2027
MATARAM, NTBPOST.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan bersama. Meski secara provinsi capaian penurunan stunting telah melampaui target nasional, sejumlah daerah dengan prevalensi tinggi masih menjadi fokus penanganan, terutama Kabupaten Lombok Timur.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Kamis (29/10/2026). Rakor tersebut menjadi momentum evaluasi capaian sekaligus pemetaan langkah strategis menjelang survei gizi nasional yang dijadwalkan berlangsung pada April 2027.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa upaya menurunkan angka stunting tidak bisa dibebankan pada satu sektor saja. Menurutnya, persoalan stunting merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi kuat, koordinasi yang terintegrasi, dan intervensi yang benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
"Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data," katanya.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat sebelum pelaksanaan survei nasional berikutnya. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta memperkuat sinergi agar daerah dengan angka stunting tinggi dapat mengalami penurunan signifikan.
"PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, memaparkan perkembangan terbaru angka stunting di NTB. Berdasarkan data triwulan kedua tahun 2026, Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di NTB dengan angka mencapai 19,38 persen. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Lombok Utara sebesar 12,55 persen dan Kabupaten Bima sebesar 12,05 persen.
Meski demikian, secara keseluruhan capaian Provinsi NTB dinilai cukup menggembirakan. Hingga triwulan kedua tahun 2026, angka prevalensi stunting berhasil ditekan hingga berada pada level 12,5 persen. Angka tersebut jauh lebih baik dibanding target daerah tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 20,2 persen, sekaligus melampaui target nasional yang dipatok pada angka 17,2 persen.
Namun capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah mengendurkan pengawasan. Justru perhatian kini diarahkan pada daerah-daerah yang masih berada pada kategori tinggi agar kesenjangan antardaerah dapat diperkecil.
"Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting," jelas Hamzi.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak cukup hanya diukur dari capaian rata-rata provinsi. Yang terpenting adalah memastikan intervensi benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan, mulai dari ibu hamil, balita berisiko stunting, hingga keluarga rentan di daerah dengan prevalensi tinggi.
Karena itu, intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, perubahan perilaku hidup sehat, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Pemprov NTB optimistis target penurunan stunting dapat terus dipacu apabila seluruh pihak bergerak bersama. Dengan identifikasi yang lebih detail, intervensi yang tepat sasaran, dan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat, upaya mewujudkan NTB bebas stunting diharapkan dapat semakin mendekati kenyataan. (NTBPost/red.)
Komentar0