Jambore Nasional Widyaiswara ke-4 di NTB dorong peran Widyaiswara sebagai penggerak inovasi ASN di era AI menuju Indonesia Emas 2045
MATARAM, NTBPOST.COM — Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kemampuan aparatur untuk terus belajar dan beradaptasi ketika cara kerja berubah. Di tengah perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), Widyaiswara dituntut bergeser dari sekadar mentransfer pengetahuan menjadi penggerak inovasi dan kinerja ASN.
Gagasan itu akan dibawa ke Nusa Tenggara Barat melalui Jambore Nasional Widyaiswara Indonesia (JAMNAS WI) ke-4 Tahun 2026 yang berlangsung 19–21 September. Diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (DPP APWI), forum bertema “Widyaiswara sebagai Penggerak Inovasi dan Kinerja ASN Unggul untuk Birokrasi Digital dan Berdaya Saing Global menuju Indonesia Emas 2045” ini mempertemukan Widyaiswara dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Panitia Daerah JAMNAS WI ke-4, Drs. Cukup Wibowo, M.M.Pd., menegaskan forum ini bukan sekadar pertemuan profesi, melainkan ruang bertemunya gagasan, pengalaman, inovasi, dan praktik baik dari berbagai penjuru Indonesia. “Kebutuhan ASN kini tidak cukup hanya menguasai regulasi dan prosedur, tetapi harus mampu membaca perubahan, memanfaatkan teknologi, memecahkan persoalan, dan menerjemahkan pengetahuan menjadi kinerja,” ujarnya.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menyampaikan bahwa Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik pelaksanaan JAMNAS WI di NTB. Kehadiran para Widyaiswara diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap pengembangan kapasitas ASN, penguatan budaya inovasi, dan percepatan transformasi birokrasi. “Arah tersebut sejalan dengan kebutuhan NTB untuk membangun birokrasi yang tidak hanya mampu menjalankan sistem, tetapi juga membaca perubahan, menggunakan teknologi secara tepat, dan menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat,” katanya.
Panitia Daerah lainnya, Dr. Tuti Aprianti, S.Sos., M.M., menilai perkembangan AI semakin memperkuat kebutuhan tersebut. “Pembelajaran ASN perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih adaptif, digital, dan berorientasi pada kebutuhan nyata organisasi. Keberhasilan pembelajaran tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan setelah pelatihan, tetapi pada apa yang berubah ketika pengetahuan itu kembali ke tempat kerja,” jelasnya.
Agenda JAMNAS tidak hanya membahas AI dan transformasi pembelajaran, tetapi juga digital learning, inovasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara, penanggulangan stunting, perubahan iklim, kebencanaan, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, hingga kedaulatan pangan. Forum ini juga menghadirkan Lomba Karya Inovasi Widyaiswara, gelar karya, dan pameran virtual agar gagasan yang lahir dari proses pembelajaran dapat ditampilkan dan dikembangkan melalui kolaborasi.
Plenary Session dan Community of Practice pada 20 September akan mengangkat tema “Masa Depan Pembelajaran ASN: Peran WI di Era AI dan Ekosistem Digital.” Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, dan Kepala LAN Dr. Muhammad Taufiq dijadwalkan hadir sebagai narasumber. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga akan memberikan orasi ilmiah sekaligus menerima Piagam Widyaiswara Kehormatan.
“Bagi NTB, JAMNAS sekaligus menjadi kesempatan memperkuat jejaring profesional dan memperkenalkan potensi daerah kepada para Widyaiswara dari seluruh Indonesia,” tambah Cukup Wibowo.
Rangkaian JAMNAS akan dipadukan dengan Widyawisata serta kegiatan budaya di NTB. Namun, nilai terpenting forum ini bukan sekadar acara tiga hari, melainkan jejaring dan gagasan yang terus berkembang setelah peserta kembali ke institusinya masing-masing.
Pada akhirnya, tantangan birokrasi di era AI bukan semata bagaimana menggunakan teknologi, tetapi bagaimana membangun manusia yang mampu belajar, beradaptasi, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan persoalan publik. Dari NTB, para Widyaiswara diharapkan membawa pulang gagasan yang siap diolah menjadi inovasi, sehingga birokrasi Indonesia semakin adaptif, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. (NTBPost/red.)
Komentar0