Birokrasi dituntut adaptif, cepat, dan berorientasi hasil untuk menjawab kebutuhan masyarakat
 |
| Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. |
MATARAM, NTBPOST.COM — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi NTB mengubah cara berpikir dan cara kerja untuk menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat. Menurutnya, birokrasi tidak cukup hanya menjalankan prosedur, tetapi harus bergerak adaptif, memanfaatkan teknologi, dan memastikan persoalan masyarakat lebih cepat diselesaikan.
Pesan tersebut disampaikan Prof. Zudan saat menjadi Pembina Apel Kedisiplinan Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora, Senin (21/9/2026). Apel dihadiri Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran pejabat dan seluruh ASN lingkup Pemprov NTB.
Prof. Zudan menilai NTB memiliki modal besar untuk melakukan perubahan. Pemprov NTB didukung 23.837 ASN, mayoritas berusia produktif dengan latar pendidikan dominan sarjana. Modal tersebut harus diterjemahkan menjadi kekuatan birokrasi yang mampu bekerja cepat, adaptif, dan berorientasi manfaat bagi masyarakat.
Ia menggambarkan perubahan birokrasi melalui perkembangan mobile banking dan marketplace, di mana masyarakat kini terbiasa memperoleh layanan tanpa harus datang dan mengantre. “Pelayanan yang datang kepada pelanggan, bukan pelanggan yang datang antre,” ujarnya.
Dari perubahan tersebut, Prof. Zudan mengajak ASN NTB melakukan tiga pergeseran cara berpikir: dari dilayani menjadi melayani, dari prosedur menjadi hasil, dan dari menunggu perintah menjadi bergerak adaptif. Ukuran keberhasilan birokrasi, katanya, bukan tebalnya dokumen, melainkan seberapa cepat persoalan masyarakat dapat diselesaikan.
Untuk menerjemahkan perubahan itu, ia memperkenalkan kerangka ASN NTB “CEPAT”: Customer First, End-to-End, Pantau Real-Time, Adaptif, dan Terpercaya. Kerangka ini menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai titik awal layanan, mendorong pelayanan lintas perangkat daerah, memungkinkan proses dipantau terbuka, mempercepat perbaikan berdasarkan umpan balik, serta memastikan integritas dan keamanan data.
Menurut Prof. Zudan, birokrasi harus menjadi penggerak pembangunan NTB. Pembangunan manusia, penguatan ekonomi, agromaritim, pariwisata, mitigasi bencana, dan infrastruktur membutuhkan birokrasi yang mampu bergerak cepat. “Misi ketujuh harus lari lebih dulu, supaya enam misi lainnya bisa berlari,” tegasnya.
ASN didorong tidak berhenti pada pekerjaan administratif, tetapi menjadi penggerak pembangunan. Birokrasi harus mempermudah akses usaha, membuka peluang pasar bagi petani, nelayan, perajin, dan pelaku pariwisata, serta membantu membawa produk NTB ke pasar yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, kekuatan digital dapat digunakan untuk memperluas jangkauan potensi daerah. Prof. Zudan mendorong Dinas Kominfotik NTB bersama perangkat daerah mengorkestrasi kekayaan alam, budaya, pariwisata, dan produk lokal melalui digital branding NTB. Ia memberi contoh promosi Ayam Taliwang melalui konten digital yang disebarluaskan ASN di berbagai platform.
Pola kolaboratif ini diyakini mampu memperkuat promosi daerah, menarik wisatawan, sekaligus membuka pasar bagi produk masyarakat. Dengan cara itu, transformasi digital tidak berhenti sebagai perubahan teknologi, tetapi menjadi instrumen memperkuat pembangunan ekonomi daerah.
Prof. Zudan juga mendorong langkah konkret. Setiap kepala perangkat daerah diminta menetapkan satu layanan dengan keluhan terbanyak, menentukan standar waktunya, serta menyusun rencana perbaikan dan digitalisasi dalam 30 hari. Pelaksanaannya dipantau berkala dan dievaluasi setiap triwulan.
Pada akhirnya, perubahan birokrasi harus bermuara pada kepercayaan masyarakat. ASN dituntut adaptif, cepat merespons persoalan, berintegritas, dan menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. “Kita tidak dinilai dari tebalnya berkas, tetapi dari cepatnya masalah rakyat selesai,” pesannya.
Pesan Kepala BKN menempatkan perubahan birokrasi bukan sekadar agenda digitalisasi, tetapi perubahan budaya kerja: berpikir lebih cepat, bekerja adaptif, melayani lebih sederhana, dan mengukur keberhasilan dari hasil yang dirasakan masyarakat. Bagi NTB, perubahan cara kerja ASN menjadi bagian penting untuk memastikan agenda “Makmur dan Mendunia” bergerak melalui birokrasi yang mampu melayani sekaligus menggerakkan pembangunan. (NTBPost/red.)
Komentar0