Data berkualitas dan sistem terintegrasi jadi fondasi pengambilan keputusan pembangunan NTB
MATARAM, NTBPOST.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal mendorong NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif dikembangkan sebagai instrumen utama untuk membaca kondisi daerah, memantau kinerja pembangunan, dan menentukan intervensi secara lebih cepat dan tepat. Menurutnya, data tidak boleh berhenti sebagai angka atau laporan perangkat daerah, tetapi harus mampu memberikan gambaran nyata hingga tingkat yang lebih rinci.
Hal itu disampaikan Gubernur saat melihat presentasi pengembangan NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif di Gema Coffee Mataram, Kamis (17/9/2026). Hadir Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, Lead SKALA Pusat, Lead SKALA NTB, Asisten III Setda NTB, jajaran Bappeda, Tenaga Ahli Gubernur, Direktur Teknologi Informasi Bank NTB Syariah, serta Tim NTB Satu Data Dinas Kominfotik NTB.
Menurut Gubernur, persoalan membangun satu data bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin, tetapi memastikan data tersebut detail, berkualitas, saling terhubung, aman, mutakhir, dan benar-benar menggambarkan kondisi lapangan. “Satu data itu jargon, tapi ketika masuk ke detail, isinya devil semua. Karena itu, kita membutuhkan orang yang tidak sekadar mampu, tetapi siap untuk detailing,” ujarnya.
Ia menilai masih terdapat jarak antara kondisi di lapangan dengan informasi yang diterima pimpinan. Karena itu, arsitektur data harus memungkinkan informasi dibaca dari gambaran makro hingga kondisi rinci, tanpa kehilangan keterhubungan antarlevel pemerintahan. “Jangan kita mulai dari mikro kemudian masuk ke makro. Mestinya dari makro dulu, baru kita ke mikro. Ketika ditambah, sudah pasti nyatu karena sudah satu arsitektur,” jelasnya.
Bagi Miq Iqbal, yang diperlukan bukan sekadar data aktivitas pemerintah, melainkan data yang mampu menjelaskan kondisi masyarakat. Ia mencontohkan sektor kesehatan, di mana yang dibutuhkan bukan hanya data kegiatan Dinas Kesehatan, tetapi kondisi kesehatan NTB secara keseluruhan.
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menegaskan kualitas data menjadi prasyarat penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi. “Bukan hanya how much, tetapi juga so what,” ujarnya. Data harus mampu memberikan konteks dan makna sehingga dapat membantu menjawab persoalan pembangunan dan menentukan tindakan yang diperlukan.
Dashboard Eksekutif diarahkan menjadi ruang kendali bagi pimpinan, bukan sekadar tampilan indikator. Sistem ini dikembangkan untuk membantu melihat capaian kinerja perangkat daerah, realisasi anggaran, program prioritas, APBD, SPM, pengaduan masyarakat, serta indikator pembangunan lainnya dalam satu kerangka informasi terintegrasi. Dashboard juga difungsikan sebagai early warning system agar deviasi indikator dapat segera diketahui dan langkah korektif dipertimbangkan lebih cepat.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Halik menyampaikan, penguatan NTB Satu Data telah berjalan sejak 2025 dan kini terkonsolidasi dengan 731 dataset dari 43 OPD. Proses tersebut menunjukkan bahwa penguatan satu data bukan sekadar memperbanyak dataset, melainkan memastikan kesesuaian judul, substansi, sumber, kualitas, dan pemutakhiran. Tantangan yang masih dihadapi adalah kedisiplinan produsen data dalam melakukan pemutakhiran.
Gubernur mengapresiasi kerja Tim Dinas Kominfotik NTB yang terus membangun NTB Satu Data di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Tidak cukup hanya membangun sistem. Kita harus memastikan ada regulasi, kelembagaan, program, SDM, dan anggaran,” tegasnya.
Penguatan juga diarahkan melalui penyempurnaan regulasi NTB Satu Data. Rancangan perubahan Pergub yang saat ini berproses di Biro Hukum akan memperkuat tata kelola data, pembagian tanggung jawab, pemanfaatan data sektoral, keamanan, serta mekanisme pemutakhiran dan pengelolaan.
Ke depan, pengembangan dilakukan bertahap dari pengumpulan, pemutakhiran, integrasi, analisis data science, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), dengan tetap memperhatikan interoperabilitas, perlindungan data pribadi, keamanan, dan keberlanjutan sistem.
Dengan arah tersebut, NTB Satu Data diposisikan sebagai fondasi informasi pemerintahan, sedangkan Dashboard Eksekutif menjadi instrumen untuk menerjemahkan informasi ke dalam pemantauan dan pengambilan keputusan. Tujuan akhirnya bukan memiliki lebih banyak data, melainkan data yang lebih dapat dipercaya untuk melihat persoalan lebih dini, menentukan prioritas dengan tepat, mengendalikan pembangunan, dan memastikan sumber daya daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat. (NTBPost/red.)
Komentar0