NTB paparkan pengalaman menghubungkan data dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan pimpinan daerah
JAKARTA, NTBPOST.COM — Ketika pemerintah memiliki ribuan data, persoalan berikutnya bukan lagi bagaimana menambah jumlah data, tetapi bagaimana data tersebut membantu memahami persoalan dan menentukan langkah yang harus dilakukan. Gagasan inilah yang dibawa Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, memaparkan pengalaman NTB mengembangkan Satu Data sebagai ekosistem yang menghubungkan data dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan informasi pimpinan daerah. Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut mempertemukan unsur kementerian/lembaga pusat dan pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat pengelolaan serta pemanfaatan data pembangunan.
Dalam forum bertema Pemanfaatan Data dan Analisis Berbasis Bukti untuk Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Keputusan Daerah, Aka menekankan bahwa data tidak cukup hanya disimpan dalam portal. Data harus bergerak menjadi informasi, dianalisis untuk menemukan persoalan, lalu digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
“Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk menyimpan data. Pemerintah membutuhkan data untuk memahami keadaan, menemukan persoalan, menentukan sasaran, menyusun kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan,” jelas Aka.
Pengalaman NTB menunjukkan arah tersebut mulai dibangun. Jumlah dataset sektoral meningkat dari 795 menjadi 1.557 dataset dengan 43 perangkat daerah aktif. Nilai Indeks Satu Data Indonesia NTB juga naik dari 53,44 kategori “Cukup” menjadi 75,85 kategori “Baik”. Namun, Aka menegaskan pertumbuhan jumlah dataset bukan ukuran akhir. “Bertambahnya dataset belum otomatis berarti bertambahnya kualitas keputusan,” ujarnya.
Karena itu, NTB kini mendorong Satu Data masuk lebih jauh ke ruang pengambilan keputusan. Data harus menjadi rujukan ketika pemerintah menyusun perencanaan, menentukan sasaran, mengalokasikan sumber daya, mengendalikan program, hingga mengevaluasi hasil. Fokus utama diarahkan pada kebutuhan pimpinan daerah yang membutuhkan jawaban atas pertanyaan mendasar: bagaimana kondisi daerah, apa masalahnya, di mana kesenjangannya, siapa yang terdampak, intervensi apa yang dilakukan, dan apakah berhasil.
Untuk itu, NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif dan Dashboard khusus Kesehatan agar data lebih dekat dengan kebutuhan analisis pimpinan. Paparan tersebut mendapat perhatian dari Kemendagri dan Bappenas, sekaligus memantik ketertarikan sejumlah daerah untuk melakukan studi tiru ke NTB, terutama terkait tata kelola Satu Data dan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan.
Menurut Aka, yang perlu direplikasi bukan semata aplikasi atau tampilan portal, melainkan tata kelola, kualitas data, keterhubungan lintas sektor, serta pemanfaatan data untuk menjawab persoalan pembangunan. Forum nasional ini memperlihatkan pergeseran penting: Satu Data tidak lagi cukup dinilai dari jumlah data yang dikumpulkan, tetapi dari sejauh mana data mampu membantu pemerintah mengambil keputusan.
Bagi NTB, perjalanan ini belum selesai. Data adalah fondasi, portal adalah pintu masuk, analisis adalah jembatan, dan keputusan pembangunan yang lebih tepat adalah tujuan akhirnya. (NTBPost/red.)
Komentar0