Seleksi Calon Anggota KPID NTB Periode 2026–2029 Dijaga Profesional, Transparan, dan Akuntabel
MATARAM, NTBPOST.COM — Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB Periode 2026–2029 mematangkan seluruh mekanisme seleksi guna memastikan setiap tahapan berlangsung profesional, objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Seleksi yang digelar di Ruang Sidang Komisi I DPRD Provinsi NTB, Senin (6/7/2026).
Rapat dihadiri lima anggota Tim Seleksi, Tim Asesor BKD Provinsi NTB, Tim Medis RSUP Provinsi NTB, Tim Pelaksana, serta Tim Sekretariat Seleksi. Seleksi Calon Anggota KPID memiliki arti penting karena tidak sekadar memilih komisioner baru, tetapi memastikan lembaga independen di bidang penyiaran dipimpin figur berintegritas, kompeten, independen, dan berkomitmen menjaga kualitas penyiaran serta melindungi hak masyarakat memperoleh informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Ketua Tim Seleksi, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan rapat koordinasi menjadi langkah awal menyamakan persepsi seluruh unsur agar setiap tahapan seleksi memiliki standar pelaksanaan yang sama, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT), tes psikologi, hingga wawancara.
“Kita ingin memastikan seluruh proses seleksi berjalan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Setelah rapat ini tidak boleh ada lagi perbedaan persepsi. Seluruh tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik administratif maupun hukum,” tegas Aka.
Integritas disebut sebagai fondasi utama penyelenggaraan seleksi. Tim Seleksi berkomitmen menjaga independensi dengan memastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan sama tanpa membedakan latar belakang. Seluruh proses juga akan didokumentasikan lengkap sebagai bentuk akuntabilitas.
Perhatian khusus diberikan pada seleksi administrasi dengan penggunaan daftar periksa (checklist) seragam sebagai pedoman verifikasi. Verifikasi awal dilakukan Tim Sekretariat, validasi akhir menjadi kewenangan Tim Seleksi. Dokumen peserta akan diverifikasi langsung ke instansi penerbit, termasuk surat keterangan sehat, bebas narkoba, ijazah, dan pengalaman kerja.
“Kita harus memastikan seluruh dokumen benar-benar sah. Seluruh keputusan harus didasarkan pada dokumen valid, bukan asumsi,” ujar Aka.
Pada tahapan tes tertulis, Tim Seleksi bersama BKD menyiapkan CAT dengan 100 bank soal mencakup regulasi penyiaran, kelembagaan KPID, wawasan kebangsaan, perkembangan media digital, serta muatan lokal NTB. Sistem pengamanan ketat diterapkan untuk menjaga kerahasiaan soal dan objektivitas hasil.
Anggota Tim Seleksi, Dr. Purbatin, menegaskan instrumen seleksi harus mampu mengukur kompetensi peserta secara objektif sehingga menghasilkan calon anggota KPID yang berintegritas, independen, dan siap menghadapi dinamika media. Sementara itu, anggota Tim Seleksi dari KPI Pusat, Aliyah, menekankan pentingnya kualitas bank soal sebagai instrumen utama mengukur kompetensi peserta.
Tes psikologi akan dilaksanakan oleh asesor profesional UPTD Penilaian Kompetensi BKD NTB dengan standar profesi dan kode etik. Hasil tes menjadi bahan pertimbangan menilai aspek kepribadian, kepemimpinan, kerja sama, stabilitas emosi, dan pengambilan keputusan.
Tahapan wawancara disepakati menggunakan pedoman pertanyaan dan indikator penilaian seragam untuk meminimalkan subjektivitas. Fokus wawancara pada integritas, independensi, komitmen pelayanan publik, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta kesiapan menghadapi tantangan penyiaran era digital.
Menutup rapat, Aka menegaskan kredibilitas lembaga diawali dari kredibilitas proses seleksi. Karena itu, Tim Seleksi berkomitmen menjaga integritas, independensi, dan transparansi pada setiap tahapan agar seleksi Calon Anggota KPID NTB Periode 2026–2029 berlangsung bersih, objektif, dan akuntabel. Dengan sistem seleksi terukur, dukungan tenaga profesional, serta mekanisme pengawasan ketat, Tim Seleksi optimistis melahirkan figur terbaik yang mampu menjaga kualitas penyiaran dan memperkuat hak masyarakat memperoleh informasi sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab di NTB. (NTBPost/red.)
Komentar0