Forum Gubernur Bahas UMKM dan Pajak Air Permukaan di Senggigi
LOMBOK BARAT, NTBPOST.COM — Para gubernur dari seluruh Indonesia menyatukan langkah di Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat transformasi daerah melalui penguatan inovasi, kolaborasi, dan kapasitas fiskal. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (16/7).
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan NTB tuan rumah forum strategis tersebut.
"Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Semoga seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hasil-hasil rapat, tetapi juga pengalaman dan kesan baik selama berada di daerah kami," ujarnya.
Menurut Miq Iqbal, APPSI bukan sekadar forum koordinasi, melainkan ruang kolaborasi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
"Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Tema yang diangkat adalah UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Gubernur menegaskan kedua isu tersebut bermuara pada tujuan besar memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus kapasitas fiskal daerah.
Ketua Umum APPSI Dr. H. Rudy Mas'ud menambahkan, forum ini merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah. APPSI mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan kepala daerah kini menghadapi tantangan kompleks, mulai dari geopolitik, program prioritas nasional, hingga perkembangan media digital.
"Pemerintah daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor. Daerah harus mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang melalui efisiensi belanja, penguatan investasi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, serta percepatan penyusunan tata ruang," ujarnya.
Dalam paparannya, Bima Arya menempatkan NTB sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan daerah mampu menjadi penggerak pembangunan nasional ketika didukung kepemimpinan yang kuat, inovasi berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.
Raker dan Munaslub APPSI 2026 diharapkan melahirkan rekomendasi yang menjadi pijakan kebijakan untuk memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dari Senggigi, para gubernur membawa tekad mempercepat transformasi daerah melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan kapasitas fiskal demi mewujudkan Indonesia Maju.(NTBPost/red.)
Komentar0