Presiden tegaskan penegakan hukum, efisiensi anggaran, dan pesan introspeksi bagi birokrat, TNI, Polri, serta jaksa
 |
| Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto |
MENINTING, NTBPOST.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan menutup berbagai kebocoran anggaran negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam pidato peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Jumat (10/07/2026).
Presiden menekankan bahwa korupsi adalah penghalang utama bagi kemakmuran bangsa. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu terhadap latar belakang maupun kedudukan seseorang.
“Kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan hanya untuk orang kuat saja, bukan hanya hukum untuk orang kaya saja,” tegasnya.
Prabowo juga menyinggung keras praktik korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan segelintir orang memperkaya diri melalui kebocoran anggaran.
“Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela, Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden memberikan pesan introspeksi kepada birokrat, aparat militer, kepolisian, dan kejaksaan agar selalu ingat bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki adalah amanah rakyat.
“Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat, jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga, kau juga milik rakyat,” kata Presiden.
Prabowo juga mencontohkan keberhasilan program bahan bakar nabati B50 yang mampu mengurangi ketergantungan impor solar dan menghemat anggaran negara hingga Rp170 triliun. Menurutnya, penghematan tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur strategis yang langsung dirasakan rakyat.
“Bayangkan, dari B50 kita bisa menghemat 170 triliun. Dengan efisiensi ini, kita bisa membangun puluhan bendungan setiap tahun,” jelasnya.
Selain itu, Prabowo menyoroti langkah besar pemerintah dalam menutup ratusan BUMN yang tidak efisien dan merugi. Hingga Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, dengan target mencapai 800 BUMN hingga akhir tahun.
“Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji, kita sudah bisa menghemat mendekati 70 triliun. Itu uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat,” ungkapnya.
Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur. Baginya, keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai jika kebocoran anggaran ditutup dan setiap rupiah uang negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. (NTBPost/red.)
Komentar0