Kunjungan Komisi V DPR RI ke NTB bahas fiskal, infrastruktur, dan kesiapan PON 2028.
MATARAM, NTBPOST.COM — Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (22/7), sekaligus memaparkan kondisi fiskal, infrastruktur, dan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan bahwa NTB saat ini menghadapi tantangan fiskal terbatas dan tata kelola pemerintahan yang mendesak untuk dibenahi, meski ekonomi tetap tumbuh sebesar 3,22 persen.
"NTB saat ini tengah dalam kondisi fiskal yang terbatas, infrastruktur jalan dan ekonomi dan kemiskinan," terang Miq Iqbal.
Untuk mengatasi persoalan infrastruktur, Pemerintah Provinsi NTB telah menerjunkan 80 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur guna memperbaiki sekitar 20 titik jalan rusak di Lombok dan Sumbawa dengan anggaran darurat.
"Dari hasil TRC, kami anggaran 3 Miliar untuk pemeliharaan ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan," ujar Miq Iqbal.
Terkait ekonomi dan kemiskinan, Gubernur menekankan pentingnya kebijakan berbasis kondisi riil masyarakat.
"Pemerintah NTB memandang pengentasan kemiskinan harus diselesaikan ke akarnya," ujar Miq Iqbal.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, S.Sos., M.Si menilai Lombok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata NTB membutuhkan dukungan infrastruktur dan transportasi yang handal.
"Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat," ujar Lasarus.
Ia juga menyinggung kesiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-22 tahun 2028 bersama NTT dan DKI Jakarta, yang membutuhkan sarana prasarana representatif serta konektivitas memadai.
"Sebelum kita hadir di sini Tim Kunker telah melakukan kunjungan kerja ke Gelanggang Olah Raga Turida dan peninjauan terhadap gedung DPRD NTB," tutupnya.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ini diharapkan memperkuat dukungan pusat terhadap pembangunan infrastruktur NTB, sekaligus memastikan kesiapan daerah menghadapi agenda strategis nasional seperti PON 2028. (NTBPOST.COM/red.)
Komentar0