APBD dipandang sebagai instrumen utama kesejahteraan, pelayanan publik, dan percepatan pembangunan.
MATARAM, NTBPOST.COM — Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu (22/7).
Gubernur menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami memandang setiap masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai energi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Gubernur.
Ia menjelaskan, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga momentum strategis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang adaptif, realistis, berbasis kinerja, serta didukung data valid. Disiplin pelaksanaan program akan ditingkatkan melalui monitoring berkelanjutan dan penerapan early warning system guna mempercepat realisasi belanja serta menekan SiLPA yang tidak produktif.
Di bidang pengelolaan aset daerah, Gubernur menegaskan komitmen mempercepat inventarisasi, validasi, penilaian, penyelesaian administrasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik.
Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan Raperda yang berlangsung konstruktif. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan berkelanjutan.
Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, DPRD resmi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD melaporkan realisasi pendapatan daerah mencapai 99,79 persen dan realisasi belanja sebesar 93,14 persen. Badan Anggaran juga menyampaikan 18 rekomendasi strategis, termasuk penguatan PAD, peningkatan kualitas belanja, pengendalian SiLPA, percepatan pengelolaan aset, tindak lanjut rekomendasi BPK, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja.
Persetujuan Raperda tersebut menandai komitmen bersama Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, sehingga setiap rupiah APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (NTBPOST.COM/red.)
Komentar0