Radiogram Mendagri dan Surat Gubernur NTB jadi dasar penugasan Wakil Bupati Lombok Barat untuk melaksanakan tugas-tugas bupati.
 |
| Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur NTB kepada Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Rabu (22/7). |
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan langkah ini diambil agar pelayanan publik dan agenda strategis daerah tidak terhenti setelah Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menjalani proses hukum.
Radiogram Mendagri menugaskan Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas bupati, sementara Surat Gubernur NTB berisi arahan agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kami bersama Wakil Gubernur menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri yang meminta Ibu Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas bupati untuk menghindari kekosongan pemerintahan. Bersamaan dengan itu kami juga menyerahkan Surat Gubernur sebagai pedoman agar seluruh roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya," kata Gubernur Iqbal.
Menurut Gubernur, sejumlah agenda strategis tidak boleh terhenti, mulai dari pembahasan LKPJ Tahun 2025, penyusunan KUA-PPAS, APBD Perubahan, hingga APBD Tahun Anggaran berikutnya.
"Sampai ada arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat yang akan disampaikan melalui saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat," ujarnya.
Miq Iqbal menegaskan penyerahan radiogram bukan pengangkatan Plt. Bupati. Wakil Bupati tetap menjabat sebagai Wakil Bupati, namun diberikan kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang bupati sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
"Tetap Wakil Bupati, tetapi melaksanakan tugas-tugas dan wewenang bupati, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," tegasnya.
Ia menambahkan, Wakil Bupati memiliki kewenangan mengambil keputusan terhadap kebijakan penting dan mendesak, dengan pendampingan dari Pemerintah Provinsi NTB bila diperlukan.
"Kalau ada hal-hal yang membuat beliau ragu, beliau akan berkonsultasi dengan saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyatakan menerima amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
"Kami menerima amanah ini bersama ketika dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini saya melaksanakan tugas-tugas bupati, tetapi tetap sebagai Wakil Bupati. Insya Allah amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Nurul Adha akan mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah, Penjabat Sekda, serta para asisten untuk memperkuat koordinasi dan menjaga soliditas birokrasi. Ia juga berkomitmen membangun komunikasi konstruktif dengan DPRD guna menyelesaikan agenda strategis daerah.
"Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui situasi ini, mengembalikan kepercayaan publik, dan menjalankan birokrasi dengan baik. Itu menjadi arahan Bapak Gubernur dan akan kami laksanakan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat," katanya.
Penyerahan Radiogram Mendagri dan Surat Gubernur NTB menegaskan komitmen menjaga kesinambungan pemerintahan di Lombok Barat. Dengan kepemimpinan yang tetap berjalan, koordinasi terjaga, serta komitmen jajaran pemerintah daerah, agenda pembangunan dan pelayanan publik diharapkan tetap terlaksana optimal demi kepentingan masyarakat. (NTBPost/red.)
Komentar0