Kesepakatan lima tahun perkuat ekonomi biru, tata kelola perikanan, dan kesejahteraan nelayan NTB
JAKARTA, NTBPOST.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatatkan langkah strategis di tingkat nasional. Melalui pendekatan komunikasi yang proaktif dengan pemerintah pusat, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai landasan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy).
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Momentum ini menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang bergerak cepat dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya membangun pola hubungan yang lebih aktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan diplomasi antarlembaga ini menjadi bagian dari arah baru tata kelola pemerintahan di NTB. Pengalaman Gubernur sebagai diplomat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi lintas lembaga, sehingga hubungan antara pemerintah daerah dan pusat tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat lahirnya berbagai program pembangunan bagi NTB.
Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dan KKP dirancang untuk jangka waktu lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis. Program tersebut meliputi sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Kesepakatan ini juga memperkuat integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang laut. Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Manfaat kerja sama ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif. Pendekatan ekonomi biru yang menjadi dasar kerja sama juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya kelautan.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani nota kesepakatan strategis dengan KKP RI menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun secara baik antara pemerintah daerah dan pusat mampu mempercepat hadirnya kebijakan nasional di daerah. Bagi Pemerintah Provinsi NTB, setiap kerja sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani.
Melalui diplomasi antarlembaga yang dibangun secara profesional dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan lebih banyak program strategis bagi daerah. Nota Kesepakatan dengan KKP menjadi bukti bahwa komunikasi yang efektif mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi maritim, dan percepatan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia. (NTBPost/red.)
Komentar0