Kawal Program Gizi Gratis, Pemprov Tegas Hentikan Praktik Curang
MATARAM, NTBPOST.COM — Ribuan massa aksi turun ke jalan di Mataram, menyuarakan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.
Di tengah gelombang dukungan itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melontarkan teguran keras kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kedapatan mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku.
“Saya tahu, dan saya sudah turun ke beberapa tempat. Masih ada SPPG yang mencari margin atau untung tambahan dari bahan baku. Akhirnya kualitas menjadi menurun,” kata Iqbal di hadapan massa. Senin (22/06/2026)
Iqbal menegaskan program MBG tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran ditujukan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan baik.
“Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan dari bahan baku, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” tegasnya.
Gubernur bahkan mengancam akan meminta satgas menutup SPPG yang masih bermain curang. “Kalau program MBG ini dilanjutkan dan masih ada yang mengambil margin lebih dari belanja bahan baku, saya orang pertama yang akan meminta satgas dan BGN menangkap serta menutup SPPG yang melakukan itu,” ujarnya.
Peringatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov NTB akan memperketat pengawasan pelaksanaan MBG demi menjaga kualitas makanan dan hak anak untuk mendapatkan gizi layak.
Di sisi lain, dukungan terhadap program MBG juga datang dari Aliansi Rakyat Nusa Tenggara Barat (ANTB). Dalam rekomendasi aksi damai bertanggal 22 Juni 2026, ANTB menegaskan komitmen masyarakat NTB untuk mengawal keberlanjutan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.
“Mendukung penuh bapak presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan program strategis nasional makan bergizi gratis karena berdampak nyata bagi gizi anak dan ibu hamil, membuka jutaan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” dikutip dari lemarab rekomendasi yang ditandatangani Syawaluddin Aweng.
ANTB juga menekankan pentingnya tata kelola MBG yang bersih dari korupsi dan berkeadilan dalam kemitraan strategis.
Dengan dukungan masyarakat yang solid dan pengawasan ketat pemerintah daerah, program MBG di NTB diharapkan berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak serta keluarga penerima. (NTBPost/red.)
Komentar0