Tiga Pilar Pembangunan Difokuskan pada Kemiskinan, Pangan, dan Pariwisata
MATARAM, NTBPOST.COM — Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/06/2026), Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih lincah, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur Iqbal mengingatkan birokrasi agar tidak terjebak pada rutinitas administratif semata.
“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang substansi harus kalah, tujuan harus kalah, karena alasan administratif. Padahal seharusnya administrasilah yang melayani substansi, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya pemerintahan yang agile, mampu bergerak cepat, dan berorientasi pada pelayanan publik. Konsep coherent government diperkenalkan sebagai pendekatan terintegrasi yang menempatkan rakyat sebagai “customer” utama.
Selain itu, Gubernur menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang menuntut refocusing program dan anggaran. Tiga sektor prioritas ditetapkan sebagai pilar utama pembangunan NTB: penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata.
“Pada akhirnya, kita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utama, yaitu penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan perlunya perubahan paradigma birokrasi. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari serapan anggaran, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan rakyat.
“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh, ruang berkarya, dan masa depan yang lebih baik,” kata Baiq Isvie.
DPRD mendorong agar birokrasi NTB mengadopsi Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming, yakni pola pikir adaptif, inovatif, dan berorientasi hasil. Aparatur dituntut tidak sekadar bertanya “apa tugas saya”, melainkan “apa solusi terbaik untuk rakyat”.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi eksekutif dan legislatif untuk menyatukan langkah, memastikan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran, dan menghadirkan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat NTB. (NTBPost/red.)
Komentar0