Ekosistem Perikanan Masih Terfragmentasi, NTB Butuh Kolaborasi Multipihak
MATARAM, NTBPOST.COM — Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan sudah saatnya pengelolaan perikanan di NTB bergeser dari kebijakan yang bertumpu pada asumsi menuju kebijakan berbasis data. Penegasan itu disampaikan saat membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026).
Bagi Iqbal, persoalan paling mendasar sektor kelautan dan perikanan NTB saat ini bukan soal kurangnya potensi, melainkan minimnya data akurat yang jadi pijakan kebijakan.
"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan insting atau perasaan. Yang ingin kita bangun adalah kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," tegasnya.
NTB memang punya modal besar. Provinsi ini berada pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sekaligus, yakni WPP 573 di Samudra Hindia dan WPP 713 di Laut Flores. Potensinya luar biasa. Tapi tanpa data dan tata kelola yang tepat, potensi itu sulit dioptimalkan.
Gubernur mengajak perguruan tinggi, NGO, lembaga riset, dan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama membangun sistem data perikanan yang lebih akurat. Ini bukan sekadar imbauan, melainkan fondasi yang ia anggap tidak bisa ditunda lagi.
"Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor, baik pemerintah, civil society, akademisi, maupun para pelaku usaha," ujarnya.
Iqbal juga menyoroti masalah lain yang selama ini luput dari perhatian, yaitu model bisnis perikanan yang masih berjalan sendiri-sendiri.
"Model bisnis perikanan kita belum sepenuhnya berkelanjutan. Setiap pelaku masih berjalan sendiri-sendiri sehingga ekosistemnya terfragmentasi. Padahal, keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," jelasnya.
Di sisi lain, ada kabar baik dari sektor ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menyebut pengelolaan tuna di WPP 713 yang didampingi Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) berhasil meraih sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC), pengakuan dunia bahwa praktik perikanan berkelanjutan NTB sudah memenuhi standar global.
Satu persoalan konkret yang juga disorot adalah administrasi nelayan, khususnya percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat akses BBM bersubsidi. Dengan lebih dari 60 ribu nelayan di NTB, penyelesaiannya akan dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.
Bagi Pemprov NTB, masa depan sektor perikanan tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut semata, tapi oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pihak. (NTBPost/red.)
Komentar0