Pra-Musrenbang RKPD 2027 dorong kolaborasi lintas wilayah, bukan lagi sektoral
 |
| Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., saat menghadiri MUSRENBANG Provinsi NTB 2026 di Mataram. Foto: Istimewa |
MATARAM, NTBPOST.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai merancang fondasi pembangunan jangka menengah melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027 dengan satu pesan kunci: meninggalkan pola kerja lama yang sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah yang solid.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., yang akrab disapa Umi Dinda, menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan parsial. Ia mendorong perubahan cara pandang seluruh pemangku kebijakan, dari kompetisi menjadi kolaborasi.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya saat membuka Pra-Musrenbang di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/4/2026).
Umi Dinda menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi terutama pada ketepatan eksekusi di lapangan.
“Target kita adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia secara terbuka menyoroti masih kuatnya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini, menurutnya, kerap melahirkan tumpang tindih program hingga pemborosan anggaran.
Pra-Musrenbang kali ini dijadikan momentum untuk membongkar pola lama tersebut. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan—mulai dari pusat hingga daerah—didorong menjadi fondasi utama agar arah pembangunan lebih terukur dan terarah.
“RPJP bukan sekadar dokumen, tapi kompas. Kalau tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan, maka kita hanya berjalan tanpa arah,” ujarnya.
Tiga Agenda Besar Pembangunan NTB 2027
1. Ketahanan Pangan Berbasis Perlindungan Lahan
- Menjaga keberlanjutan lahan produktif dan regenerasi petani.
- Infrastruktur pertanian diperkuat untuk mempertahankan NTB sebagai lumbung pangan nasional.
2. Akselerasi Ekonomi Digital dan UMKM
- UMKM didorong naik kelas melalui adopsi teknologi.
- Transformasi digital sebagai pintu masuk daya saing global.
3. Peningkatan Kualitas SDM
- Fokus pada penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran.
- Intervensi berbasis data agar dampak terasa langsung di masyarakat.
Berbeda dari pola sebelumnya, Pra-Musrenbang kali ini tidak lagi sekadar seremoni. Umi Dinda menekankan pentingnya menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang jujur dan terbuka.
“Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Pendekatan ini menandai pergeseran dari perencanaan administratif menuju perencanaan berbasis problem solving.
Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemprov NTB tetap memasang target ambisius: menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata. Optimisme ini didasarkan pada perencanaan presisi, dukungan data kuat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan masyarakat,” tutup Umi Dinda. (NTBPost/Red.)
Komentar0