Transformasi digital daerah jadi fokus utama perencanaan
MATARAM, NTBPOST.COM — Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat perencanaan, serta mendorong integrasi sistem pemerintahan berbasis digital di NTB.
Sekretaris Dinas Kominfotik NTB, Mujaddid Muhas, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari inovasi perencanaan yang bertujuan mengonsolidasikan program kerja antar perangkat daerah.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk mengonfirmasi dan menyelaraskan program kerja, sekaligus menghimpun masukan dari seluruh pihak, baik internal pemerintah maupun stakeholder dan mitra kerja,” ujarnya. Senin, (06/04).
Forum diikuti perwakilan perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan, serta mendapat dukungan dari Tim Ahli Gubernur, termasuk Adhar Hakim yang memberikan arahan strategis.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan digital daerah. Ia menyoroti tantangan fragmentasi sistem, lemahnya integrasi aplikasi, serta belum optimalnya implementasi Satu Data.
“Kita harus jujur bahwa masih banyak aplikasi dibangun secara parsial tanpa arsitektur terintegrasi. Akibatnya, data belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Diskominfotik NTB menetapkan lima fokus kebijakan 2027:
1. Penguatan SPBE terintegrasi lintas sektor
2. Percepatan Satu Data Daerah dengan tata kelola dan peran walidata
3. Transformasi komunikasi publik menuju komunikasi strategis berbasis narasi pembangunan
4. Penguatan infrastruktur dan ekosistem digital, termasuk literasi digital masyarakat dan ASN
5. Penguatan statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan
Ahsanul juga menekankan kualitas data sebagai pondasi utama kebijakan.
“Bagaimana mungkin kita merencanakan pembangunan jika data sektoral yang kita miliki masih diragukan kualitasnya. Karena itu, penguatan statistik sektoral menjadi prioritas,” jelasnya.
Target tahun 2027, sebanyak 80 persen aplikasi perangkat daerah harus terintegrasi. Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Keamanan Informasi sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara, serta peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Indeks Pembangunan Statistik.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, semua harus berada dalam satu arsitektur sistem pemerintahan digital yang terintegrasi,” tegas Ahsanul.
Mengakhiri kegiatan, Kepala Dinas Kominfotik NTB secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah Tahun 2027.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
Forum ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah di NTB. (NTBPost/Red.)
Komentar0