Langkah strategis bangun ekosistem perunggasan modern dan kemandirian pangan daerah
 |
| Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi. Foto: Istimewa |
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo, disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Dr. drh. Agung Suganda, M.Si. Turut hadir Bupati Sumbawa, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta Kepala Bappeda NTB.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem industri perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir, memperkuat kemandirian pangan daerah, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi peternak rakyat.
Gubernur NTB menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar investasi, melainkan strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” ujar Miq Iqbal.
Menurutnya, selama ini sektor bibit ayam (DOC) dan pakan masih didominasi pelaku usaha besar, sehingga peternak rakyat sulit berkembang. Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi, diharapkan tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan mandiri.
Selain itu, kebutuhan produk peternakan di NTB masih defisit, sementara program nasional Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan meningkatkan permintaan telur dan daging ayam secara signifikan.
“Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat,” jelasnya.
Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menambahkan, sebagai holding BUMN pangan, ID FOOD memiliki jaringan distribusi luas dengan 74 cabang, 24 cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik.
Melalui kerja sama ini, ID FOOD akan mendukung penyediaan bibit unggul, pakan, obat, vaksin, hingga pengolahan dan distribusi produk melalui skema contract farming dan offtake agreement. Peternak rakyat juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui KUR dan kredit investasi.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan proyek ini merupakan program strategis nasional.
“Yang kita bangun bukan sekedar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” tegasnya.
NTB ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional karena potensi wilayah yang besar serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.
Dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan peternak rakyat, proyek ini diharapkan menjadi motor baru penggerak ekonomi NTB sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. (NTBPost/Red.)
Komentar0