Oleh: Haikal Firmansyah- Ketua Umum Asosiasi Pemuda Inspirator NTB
Satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menandai fase awal yang menentukan dalam arah pembangunan daerah. Dalam kerangka kebijakan publik, periode ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap konsolidasi birokrasi, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk menerjemahkan visi politik ke dalam program nyata yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Visi “NTB mendunia” yang diusung sejak masa kampanye merupakan narasi besar yang sarat dengan ambisi transformasi. Visi ini tidak hanya mencerminkan orientasi menuju peningkatan daya saing global, tetapi juga mengandung harapan akan akselerasi pembangunan ekonomi, penguatan sektor strategis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, besarnya visi tersebut menuntut kejelasan arah kebijakan serta konsistensi dalam implementasinya.
Dalam praktiknya, satu tahun perjalanan pemerintahan ini diwarnai oleh meningkatnya perhatian publik, khususnya di ruang digital. Media sosial menjadi arena utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan harapan, kritik, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dalam beberapa waktu terakhir, kritik terhadap kepemimpinan Iqbal–Dinda bahkan cenderung menjadi tren, dengan isu-isu yang berulang seperti ketidakjelasan program prioritas, lambannya dampak kebijakan terhadap ekonomi masyarakat, hingga persepsi bahwa narasi besar yang dibangun belum diikuti oleh langkah konkret di lapangan.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa dalam tata kelola pemerintahan modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi publik. Ketika pemerintah tidak mampu menyampaikan capaian dan arah kebijakan secara transparan, maka persepsi stagnasi akan terbentuk, meskipun secara faktual terdapat perkembangan yang terjadi.
Untuk menilai kinerja secara objektif, indikator kemiskinan menjadi salah satu parameter utama yang relevan. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menunjukkan bahwa pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 751,23 ribu jiwa. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 709,01 ribu jiwa pada Maret 2024 atau sekitar 12,91 persen dari total penduduk.
Memasuki periode awal kepemimpinan saat ini, tren penurunan tersebut masih berlanjut. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 658,60 ribu jiwa atau 11,91 persen. Selanjutnya, pada Maret 2025 angka tersebut kembali menurun menjadi 654,57 ribu jiwa atau 11,78 persen, dan pada September 2025 turun lagi menjadi 637,18 ribu jiwa atau sekitar 11,38 persen.
Secara empiris, data ini menunjukkan adanya tren penurunan kemiskinan yang konsisten dari periode sebelumnya hingga masa awal pemerintahan Iqbal–Dinda. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara makro. Namun demikian, diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan data tersebut, mengingat kemungkinan adanya efek lanjutan dari kebijakan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya.
Dalam perspektif teori kebijakan publik, kondisi ini dikenal sebagai lag effect, yaitu keterlambatan dampak kebijakan yang baru terlihat dalam periode berikutnya. Oleh karena itu, capaian pada tahun pertama belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kebijakan baru, melainkan bisa merupakan akumulasi dari program yang telah berjalan sebelumnya.
Di sisi lain, munculnya keluhan masyarakat terkait kondisi ekonomi menunjukkan adanya ketimpangan antara indikator makro dan realitas mikro. Penurunan angka kemiskinan belum tentu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pembangunan yang berlangsung belum sepenuhnya bersifat inklusif.
Dalam pendekatan pembangunan inklusif, keberhasilan tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu mengurangi ketimpangan, memperluas akses ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tanpa dimensi ini, capaian statistik berpotensi kehilangan makna substantifnya.
Selain itu, belum terlihatnya program unggulan yang kuat menjadi salah satu kritik utama dari publik. Dalam konteks politik pembangunan, keberadaan program prioritas yang jelas sangat penting sebagai identitas kepemimpinan sekaligus sebagai instrumen percepatan perubahan. Ketika diferensiasi kebijakan tidak tampak, maka publik akan kesulitan menilai arah transformasi yang dijanjikan.
Kelemahan dalam komunikasi kebijakan juga turut memperkuat persepsi negatif di masyarakat. Di era digital yang serba terbuka, transparansi menjadi kebutuhan utama. Ketidakjelasan informasi akan membuka ruang bagi spekulasi dan memperbesar potensi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam konteks ini, Ketua Umum Asosiasi Pemuda Inspirator NTB, Haikal Firmansyah, menilai bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan peringatan serius bagi arah kepemimpinan daerah. Ia menegaskan bahwa visi besar tidak boleh berhenti pada narasi, melainkan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan secara statistik memang patut diapresiasi, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan realitas sosial yang masih dihadapi masyarakat. Ia melihat bahwa masih banyak pemuda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, sementara masyarakat di pedesaan belum merasakan dampak signifikan dari program pembangunan.
Lebih lanjut, Haikal menekankan bahwa slogan “NTB mendunia” harus diuji melalui keberanian pemerintah dalam mengambil langkah konkret, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan pembangunan yang lebih merata. Ia juga mengingatkan bahwa kritik publik yang berkembang saat ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan dihindari.
Ke depan, strategi pembangunan NTB perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi, seperti penguatan pariwisata berbasis lokal, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Integrasi kebijakan ekonomi dan sosial menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat inklusif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda menunjukkan adanya stabilitas dari sisi indikator makro, khususnya dalam tren penurunan angka kemiskinan. Namun, stabilitas tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab ekspektasi publik yang menginginkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Tantangan utama ke depan adalah bagaimana menjembatani antara capaian statistik dan realitas sosial yang dirasakan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menghasilkan angka yang baik, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang relevan dan berdampak langsung.
Janji “NTB mendunia” masih memiliki peluang untuk diwujudkan, namun membutuhkan kerja yang lebih terarah, strategi yang jelas, serta komunikasi yang efektif. Tanpa itu, visi besar tersebut berisiko tereduksi menjadi sekadar retorika politik.
Dalam perspektif akademik, kritik masyarakat yang belakangan ini semakin menguat—dan bahkan menjadi tren di media sosial—seharusnya tidak diposisikan sebagai ancaman politik, melainkan sebagai sinyal korektif yang penting dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera merumuskan grand design pembangunan yang terukur dengan indikator kinerja yang jelas, memperkuat transparansi melalui publikasi rutin capaian program, menghadirkan program unggulan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, serta membangun komunikasi dua arah yang responsif dengan publik.
Dengan langkah-langkah tersebut, kritik publik dapat diubah menjadi energi konstruktif, sekaligus menjadi jalan bagi terwujudnya visi “NTB mendunia” yang tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
📝 Disclaimer Rubrik OPINI:
Tulisan ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi opini.
Komentar0