Sinergi pusat-daerah, Desa Berdaya diproyeksikan jadi laboratorium kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem
JAKARTA, NTBPOST.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal memaparkan strategi komprehensif pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya dalam pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Kantor Kementerian Desa, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Program Desa Berdaya yang dikembangkan Pemprov NTB mendapat respons positif dari Menteri Desa. Ia menilai pendekatan berbasis orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan NTB berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Mendes Yandri Susanto.
Mendes menegaskan Kementerian Desa siap memperkuat sinergi dengan Pemprov NTB, termasuk menggandeng sekitar 500 perusahaan nasional melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membina desa. Ia juga memastikan akan hadir dalam Musrenbang Provinsi NTB di Mataram, 16 April 2026, bersama Menteri Sosial RI.
Gubernur Iqbal menjelaskan, Desa Berdaya dirancang sebagai strategi utama menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan. Program ini mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar lebih terpadu di tingkat desa.
Pendekatan ini melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas. Pemprov NTB juga menurunkan pendamping mandiri untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan langsung di desa, bekerja bersama pendamping desa.
Intervensi dilakukan pada dua level: keluarga produktif (60 persen) diberdayakan melalui program ekonomi, sementara kelompok rentan (40 persen) diperlakukan sebagai mustahik tetap dengan perlindungan sosial berkelanjutan.
Selain pengentasan kemiskinan ekstrem, NTB mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal: desa lele, cabai, ayam petelur, sapi, hingga desa wisata. Program ini diarahkan agar desa terhubung dengan pasar, termasuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan pangan besar. Pemerintah membangun ekosistem close loop dengan koperasi desa dan BUMDes sebagai penghubung produksi dan distribusi.
Gubernur Iqbal menekankan penguatan ekonomi desa sebagai strategi menahan laju urbanisasi. Desa yang kuat akan menciptakan peluang ekonomi bagi generasi muda sehingga pembangunan lebih seimbang antara desa dan kota.
“Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial dapat kita selesaikan dari akarnya,” ujarnya.
Dengan sinergi pusat, daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan menjadi model pembangunan desa inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (NTBPost/red.)
Komentar0