Pemantauan Intensif, Data Resmi BP2MI, dan Koordinasi Perwakilan RI
 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik. |
MATARAM, NTBPOST.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman dan terpantau intensif oleh perwakilan Republik Indonesia. Kepastian ini disampaikan di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Selasa, (03/03).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan hasil koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB serta laporan resmi kementerian terkait. Berdasarkan data CNC.BP2MI.go.id, tercatat 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di Timur Tengah, dengan 144 orang di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.
“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka.
Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau jamaah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jamaah telah diberangkatkan sejak 19 Februari 2026 melalui Lombok International Airport. Dari jumlah tersebut, 43 jamaah telah kembali ke Indonesia, sementara 1.372 jamaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan aman.
“Kita doakan kepulangan jamaah umroh ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala dampak perang,” kata Aka.
Pemprov NTB menegaskan bahwa seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.
“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegas Aka.
Pemerintah Provinsi NTB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi, sembari memastikan bahwa keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama. (NTBPost/Red.)
Komentar0