Formabes Nilai Kritik Kader NW ke Kepemimpinan Iqbal–Dinda Tidak Berdasar Fakta Utuh

Syamsul Huda: Program berjalan sesuai RPJMD, indikator pembangunan NTB tunjukkan tren positif  

Ketua Formabes, Syamsul Huda. Foto: Istimewa

MATARAM, NTBPOST.COM — Forum Masbagik Bersatu (Formabes) merespons kritik yang dilontarkan Kader Nahdlatul Wathan (NW), Lukman Al Hakim, terkait arah kepemimpinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kritik tersebut dinilai sah dalam ruang demokrasi, namun tidak sepenuhnya berbasis pada fakta yang utuh.  

Sebelumnya, melalui salah satu media online dengan judul “Kader NW Nilai Kepemimpinan Iqbal–Dinda Tanpa Arah di Tahun Kedua”, Lukman menilai kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda) memasuki tahun kedua tanpa arah yang jelas. Ia juga menyoroti polemik di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Gerbang NTB Emas (GNE), yang disebut mencerminkan lemahnya tata kelola.  

Menanggapi hal itu, Ketua Formabes, Syamsul Huda, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak tepat dan mengabaikan capaian nyata pemerintah daerah.  

“Pemerintah Provinsi NTB bekerja berdasarkan dokumen perencanaan resmi, yakni RPJMD, dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan terintegrasi lintas sektor,” tegas Syamsul, dalam keterangan tertulisnya yang diterima NTBPOST.COM. Kamis, (26/03).

Ia menambahkan, dinamika dalam pengambilan keputusan, termasuk pengelolaan BUMD, merupakan bagian dari kehati-hatian pemerintah dalam memastikan tata kelola yang baik.  

Lebih jauh, Syamsul memaparkan sejumlah indikator pembangunan NTB sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan turun menjadi sekitar 11,38 persen pada September 2025, dari sebelumnya 11,91 persen pada September 2024.  

Di sektor pertanian, produksi jagung mencapai 1,8–2,0 juta ton pipilan kering, sementara produksi gabah berada di kisaran 1,4–1,6 juta ton Gabah Kering Giling. Capaian tersebut memperkuat posisi NTB sebagai daerah penyangga pangan nasional.  

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan sektor non-tambang disebut tetap stabil di tengah tekanan global. Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada kisaran 105–110, menandakan daya beli petani tetap terjaga. Inflasi daerah juga terkendali sepanjang 2025.  

Syamsul menegaskan bahwa pembenahan BUMD dilakukan bertahap melalui evaluasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

“Pembangunan infrastruktur tetap berjalan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah, dengan evaluasi berkelanjutan di lapangan,” katanya.  

Dengan berbagai capaian tersebut, Formabes menilai narasi yang menyebut pemerintah berjalan tanpa arah tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.  

“Faktanya program berjalan, indikator menunjukkan tren positif, dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat,” ujar Syamsul.  

Ia pun mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap mengedepankan data, objektivitas, dan bersifat konstruktif.  

“Kritik itu penting, tapi harus berbasis fakta, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu,” pungkasnya.  (NTBPost/Red.)