Forum strategis sinkronisasi program prioritas provinsi dengan kabupaten/kota, dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
 |
| Gubernur Nusa Tenggara Barat. Lalu Muhamad Iqbal |
LOMBOK BARAT, NTBPOST.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat orkestrasi pembangunan lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertema Orkestrasi Pembangunan. Forum ini menjadi wadah sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas provinsi dengan kabupaten/kota, digelar di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Lombok Barat, Jum'at (13/2/2026).
Rapat tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, diikuti para bupati dan wali kota se-NTB serta pejabat eselon II pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Alhamdulillah berbagai program nasional sudah mulai dilaksanakan di NTB. Pemprov juga menyiapkan dukungan lintas OPD, termasuk pengembangan budidaya ikan patin dan pembangunan pabrik ayam petelur terintegrasi,” ujar Miq Iqbal.
Dalam pemaparannya, Gubernur menegaskan bahwa HLM menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program unggulan daerah berjalan selaras dengan agenda nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan NTB. Ia memaparkan progres strategis di sektor pendidikan, ekonomi desa, pengentasan kemiskinan ekstrem, tata ruang, kehutanan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, hingga pariwisata berkualitas.
“Oleh karena itu, semua daerah diminta fokus mengembangkan Kopdes Merah Putih serta menyiapkan bahan baku MBG sebagai penggerak ekonomi berbasis desa,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat, pembentukan 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, percepatan Program Desa Berdaya Transformatif, sinkronisasi RTRW, pembentukan Satgas Sumber Daya Alam, serta pengelolaan sampah dengan alokasi Rp110,3 miliar APBD 2026 menjadi bagian dari agenda prioritas.
Pada sesi diskusi, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili serta rencana pembangunan Youth and Sport Center. Sementara Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri melaporkan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem hingga 0,72 persen, meski masih ada desa/kelurahan yang belum memiliki lahan untuk Kopdes Merah Putih.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB menetapkan delapan langkah strategis, antara lain penguatan Program Desa Berdaya, pembentukan Satgas Perlindungan Hutan, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi opsen pajak, dukungan program prioritas nasional dan provinsi, penguatan kerja sama regional Bali–NTB–NTT, optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai orkestrator pembangunan dan creative financing, serta monitoring dan evaluasi bersama.
Melalui orkestrasi pembangunan ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia. (NTBPost/Red.)
Komentar0