Rakor Inflasi Dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Pemprov NTB Perkuat Langkah Jaga Stabilitas Harga
MATARAM, NTBPOST.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, dan perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Februari 2026.
Rakor menekankan percepatan langkah konkret daerah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat pada awal tahun. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional Januari 2026 tercatat 3,55 persen (y-o-y). Sementara NTB berada di kisaran 3,92 persen, sedikit di atas rata-rata nasional namun masih dalam koridor pengendalian pemerintah pusat.
Inflasi IHK NTB
- Kota Bima: 4,82 persen
- Kota Mataram: 3,69 persen
- Kabupaten Sumbawa: 3,77 persen
IPH Minggu II Februari 2026
- Lombok Timur: 7,30 persen
- Lombok Barat: 4,55 persen
- Lombok Tengah: 3,71 persen
- Lombok Utara: 1,82 persen
- Kabupaten Bima: 0,14 persen
- Dompu: -0,03 persen
- Sumbawa Barat: 0,57 persen
Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Lombok Timur, dipicu komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan protein hewani.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan inflasi NTB masih terkendali, namun daerah dengan tekanan harga tinggi harus menjadi perhatian utama.
“Secara umum inflasi NTB masih terkendali, namun kita tidak boleh lengah. Lombok Timur, Lombok Barat, serta Kota Bima dan Kota Mataram menjadi titik perhatian utama. Pengendalian harus dilakukan cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas kabupaten/kota,” ujarnya.
Langkah Strategis Pengendalian Inflasi
1. Operasi pasar murah di wilayah dengan IPH tinggi.
2. Penguatan distribusi antarwilayah, terutama pasokan dari Pulau Sumbawa.
3. Sidak pasar dan pengawasan rantai pasok untuk cegah penimbunan.
4. Kerja sama antar daerah penghasil komoditas pangan.
5. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan subsidi transportasi.
6. Gerakan tanam hortikultura jangka pendek untuk memperkuat produksi lokal.
Pemprov NTB menegaskan komitmennya menjaga inflasi tetap dalam batas aman dan melindungi daya beli masyarakat.
“Inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Karena itu sinergi provinsi, kabupaten/kota, dan Forkopimda menjadi kunci utama dalam memastikan harga tetap stabil dan pasokan terjaga,” tutup Aka. (NTBPost/Red.)
Komentar0