LOMBOK TENGAH, NTBPOST. COM – Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial dan sejumlah platform digital usai rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai unggahan yang menilai pernyataan Bupati seolah-olah mewajarkan kasus keracunan makanan serta dianggap menyudutkan insan pers. Menurut Pathul Bahri, narasi yang beredar tidak sepenuhnya mencerminkan konteks pernyataan yang ia sampaikan.
“Dalam konteks kebijakan publik, saya menyampaikan data dan informasi mengenai skala Program Makan Bergizi Gratis sebagai program nasional, termasuk jumlah penerima manfaat dan dampak positifnya bagi masyarakat,” ujar Bupati, Selasa (10/2).
Ia menjelaskan, Program MBG merupakan kebijakan nasional yang menyasar sekitar 60 juta anak Indonesia setiap hari dari 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi serta membuka hingga satu juta lapangan kerja.
“Dengan 60 juta penerima setiap hari dan membuka lapangan baru sekitar 1 jt org terus karena ada kasus keracunan sekitar 15 orang akan membuat program ini berhenti?
Kasus keracunan itu jg tertangani sehingga tidak sampai ada yang meninggal dunia, sehingga perlu pengawasan perlu lebih di tingkatkan serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal program ini, termasuk rekan-rekan media juga sehingga apabila ada kasus untuk jangan terlalu membesar-besarkan persoalan agar tidak membias,” imbuhnya.
Pathul, menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk mengecilkan atau mewajarkan kejadian tertentu, melainkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai manfaat dan cakupan program secara nasional.
Ia juga menegaskan komitmennya terhadap kemerdekaan pers. “Saya menghormati kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang. Kritik dan masukan tetap kami butuhkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan,” katanya.
Terkait framing pemberitaan, Bupati mengajak semua pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat dengan mengedepankan informasi yang utuh, berimbang, dan berbasis data.
Bupati berharap ke depan komunikasi antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat dapat terus terjalin secara konstruktif demi kepentingan publik.
“Pemerintah, pers, dan masyarakat adalah satu kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas perbedaan sudut pandang,” pungkasnya.(NTBPost/Riki.)
Komentar0