Penuntasan SOTK dan Kolaborasi Lintas Sektor
 |
| Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri satt memimpin rapat Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, dan para Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Foto: Istimewaper |
Pertemuan ini menyoroti penuntasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar pelaksanaan program dan kegiatan OPD dapat berjalan optimal. Selain itu, Ummi Dinda menekankan pentingnya penataan tata kelola aset dan SDM seiring dengan implementasi SOTK baru.
"Sinergitas program menjadi kunci dalam penuntasan persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya," kata Ummi Dinda.
Ia mendorong sinkronisasi program antar-OPD, Pemkab/Pemkot, serta kerja sama berkelanjutan dengan lembaga terkait agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk memastikan efektivitas program tahun 2026, Ummi Dinda menilai perlu dilakukan percepatan sinergi dengan berpedoman pada Renstra, cascading program, serta rumpun program unggulan.
Dalam rapat tersebut, masing-masing unsur membahas pengenalan wilayah tugas, pola kerja sama, serta mengurai agenda percepatan yang perlu segera dilakukan. Disepakati pula pelibatan Staf Ahli dan para Asisten dalam pembahasan isu strategis maupun perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja lainnya.
Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang positif untuk memperkuat koordinasi internal pemerintahan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
"Pertemuan semacam ini perlu terus diselenggarakan secara berkala sebagai ruang penguatan sinergi, sekaligus memastikan seluruh elemen pendukung pemerintahan bergerak dalam satu arah," ujar Ummi Dinda.
Ia juga mendorong forum koordinasi diperluas dengan melibatkan perangkat daerah maupun lembaga lain, sehingga kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif. (NTBPost/red.)
Komentar0