Untuk itulah pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen pergerakan di daerah untuk menyikapi masalah anggota dewan yang malas hadir dalam sidang.
" Kalau malas menghadiri sidang harus di copot makanya kita suarakan," tegas Hulain,Kamis (8/1).
Menurutnya,apa yang dilakukan anggota DPRD Lotim yang tak hadiri sidang paripurna maupun lainnya merupakan penghangkangan demokrasi oleh anggota DPRD Lotim.Sehingga ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan.
Hal ini menunjukkan bahwa beberapa anggota DPRD tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dengan baik.
Sementara demokrasi yang kita anut menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan, dan anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dengan sebaik-baiknya.
" Ketidakhadiran beberapa anggota DPRD dalam rapat paripurna menunjukkan bahwa mereka tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh,"ujarnya.
Lanjut Hulain,seperti pembahasan rancangan Perda Pariwisata merupakan produk hukum yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lotim.
Tapi jika proses pembahasan dan pengesahannya tidak dihadiri oleh wakil rakyat, maka produk hukum tersebut tidak akan mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Selain ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna juga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan melemahkan demokrasi.
" Pimpinan parpol harus berikan tindakan tegas anggota DPRD yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dengan masuk kantor dan hadiri sidang," tambahnya.
Selain itu,kata Ketua Umum Benteng Obrak, masyarakat juga harus lebih krtis dan tegas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja DPRD agar mereka menjalankan tupoksinya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
Karena jika mereka abai dalam menjalankan tugasnya seperti praktik yang dilakukan pada saat ini dengan tidak menghadiri sidang paripurna yang sudah diagendakan.
" Rakyat seharusnya marah dan harus bertindak untuk mencabut amanat yang yang diberikan oleh rakyat kepada anggota DPRD Lotim dengan cara membubarkan DPRD Lotim dan membentuk parlemen rakyat," tandasnya.
Komentar0