Kementerian BUMN Usut Dugaan Oknum BULOG Oplos Beras Murah di Lotim

LOMBOK TIMUR– Dugaan pengoplosan beras murah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum BULOG dan mitranya di Kabupaten Lombok Timur menuai kecaman keras dari kalangan pegiat sosial.

Direktur Insight for Development and Sustainability (IDEAL), Rohman Rofiki, menyatakan akan segera bersurat resmi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meminta langkah tegas dan transparan dalam menindak dugaan penyimpangan tersebut.

Langkah IDEAL ini merupakan respon atas temuan aparat kepolisian terkait 110 ton beras SPHP yang diduga dioplos dan dikemas ulang menjadi beras premium KW di salah satu gudang mitra BULOG di wilayah Kecamatan Sikur.

“Perbuatan ini sangat mencederai amanah sosial dari program SPHP. Beras murah yang seharusnya membantu masyarakat justru dijadikan komoditas keuntungan oleh segelintir oknum. Ini pengkhianatan terhadap rakyat kecil,” tegas Rohman Rofiki, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, praktik semacam ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan integritas dalam tata kelola distribusi pangan di tingkat daerah.

IDEAL menilai kasus ini bukan hanya soal pelanggaran ekonomi, tapi juga masalah moral, etika, dan tanggung jawab sosial negara.

“Kami akan menyampaikan surat resmi kepada Kementerian BUMN untuk meminta audit menyeluruh terhadap rantai distribusi beras SPHP di Lombok Timur. Kami juga akan mengirim tembusan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kejaksaan Agung agar penanganan kasus ini tidak berhenti di tingkat lokal,” jelasnya.

Rohman menegaskan, IDEAL selama ini aktif dalam melakukan pemantauan dan advokasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan, termasuk aspek ketahanan pangan di daerah.

Ia menilai, kasus ini memperlihatkan adanya celah kolusi antara oknum lembaga publik dan mitra swasta, yang harus segera dibenahi agar tidak merusak kredibilitas BULOG sebagai institusi strategis negara.

 “Kami ingin menegaskan bahwa pengawasan publik itu penting. Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam memantau program seperti SPHP, maka penyimpangan seperti ini akan terus berulang. Harus ada sistem pelaporan dan transparansi di setiap titik distribusi,” ujarnya.

IDEAL juga mendorong agar pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum di Lombok Timur ikut berperan aktif dalam memastikan hak rakyat atas pangan terjangkau dan bermutu tidak dikhianati oleh permainan di lapangan.

 “Kami tidak ingin rakyat kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya di spanduk dan konferensi pers. Ini soal tanggung jawab moral terhadap perut rakyat,” tutup Rohman.

---