 |
| Ferdian Elmansyah Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah |
Lombok Tengah, NTBPost.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui juru bicaranya, Ferdian Elmansyah, Golkar menyampaikan catatan penting dalam Rapat Paripurna DPRD Loteng yang digelar Selasa (18/11), menekankan efektivitas anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penguatan layanan publik sebagai fondasi pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penjabaran arah kebijakan APBD 2026 oleh Pemerintah Daerah pada 14 November lalu. Menurut Ferdian, visi pembangunan Lombok Tengah 2025–2029 yang mengusung semangat “Mewujudkan masyarakat mandiri, berdaya saing, sejahtera dan harmoni” harus ditopang oleh kerja keras, kolaborasi lintas sektor, dan langkah-langkah terukur dari seluruh perangkat daerah.
Dalam forum resmi itu, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, Ferdian menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara efektif dan efisien, terutama di tengah rasionalisasi anggaran.
“Program prioritas yang sejalan dengan RPJMD wajib dipastikan terlaksana. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Ferdian.
Golkar juga mendorong Pemerintah Daerah agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi PAD. Salah satu sorotan utama adalah optimalisasi aset daerah yang selama ini terbengkalai dan belum memberikan kontribusi signifikan.
“Pemanfaatan aset harus dilakukan secara profesional dan transparan, bisa melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang kredibel,” ujarnya.
Layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan turut menjadi perhatian Fraksi Golkar. Ferdian menilai bahwa penguatan SDM dan sarana pendukung masih sangat dibutuhkan.
“Setiap layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus hadir dengan cepat, tepat, ramah, dan humanis. ASN adalah pelayan publik, dan itu harus tercermin dalam sikap dan tindakan mereka,” katanya.
Golkar juga menekankan pentingnya perhatian terhadap insentif kader Posyandu, serta kesejahteraan guru honorer dan guru swasta yang selama ini belum mendapatkan perlakuan yang layak.
Dalam aspek lingkungan dan keselamatan, Fraksi Golkar meminta Pemda memperkuat mitigasi bencana, khususnya banjir dan longsor yang kerap dipicu oleh penanganan sampah yang buruk dan kerusakan hutan. Penataan pohon besar di tepi jalan juga disoroti karena berpotensi membahayakan pengguna jalan saat musim hujan.
Menanggapi keterbatasan fiskal daerah, Golkar mendorong Pemda mempertimbangkan skema pendanaan alternatif seperti pinjaman daerah melalui PT SMI atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Beberapa program prioritas yang diusulkan untuk dipercepat pendanaannya antara lain:
Pembebasan lahan untuk perluasan parkir RSUD Praya
Renovasi Lapangan Bundar Praya yang dinilai kumuh
Penataan aset daerah agar dapat menghasilkan PAD secara optimal
Di akhir penyampaiannya, Ferdian menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan APBD 2026.
“Kami berharap seluruh saran dan masukan ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan APBD 2026 demi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah,” tutupnya.
Dengan penyampaian resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Loteng, Fraksi Golkar memastikan komitmennya untuk mengawal pembahasan lanjutan dan memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. (NTBPost/Riki.)
Komentar0