Puluhan warga melakukan aksi demo di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, terkait pengajuan pembuatan sertifikat tanah di wilayah Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
"Kami atas nama keluarga Lalu Kasum meminta supaya BPN Lombok Tengah berkeja sesuai aturan," kata koordinator aksi Eko dalam orasinya di kantor BPN Lombok Tengah, Senin.
Ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk membongkar mapian tanah yang diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kami mempertanyakan alasan BPN menerbitkan pengajuan sertifikat di atas lahan yang kami ajukan," katanya.
Sementara itu, Abdul Majid Kuasa Hukum dari keluarga Lalu Kalsum mengatakan pihaknya mendesak kepada kepala pertanahan untuk menghentikan proses pengajuan sertifikat oleh Lalu Amanah di atas lahan yang diajukan oleh kliennya atas nama Lalu Kalsum.
"Lahan yang kami ajukan itu seluas 6,5 Hektare. Namun, muncul usulan penerbitan sertifikat seluas 1,5 hektare atas nama Lalu Amanah di lahan yang sama," katanya.
Ia mengatakan pihaknya mengajukan usulan pembuatan sertifikat pada 2018 berdasarkan dokumen yang kuat. Sedangkan Lalu Amanah mengajukan permohonan sertifikat pada 2024.
"Kami memperoleh hak atas lahan itu dengan proses cukup banyak. Lokasi lahan itu di sekitar Bukit Seger atau di luar Sirkuit Mandalika," katanya.
"Lahan ini tidak ada kaitannya dengan ITDC," katanya.
Sementara itu, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Lombok Tengah Winardi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pengajuan permohonan perbuatan sertifikat dari kedua belah pihak, namun apa yang menjadi usulan tersebut sedang dilakukan kajian.
"Kami masih melakukan kajian atas permohonan itu. Usulan itu tidak ada yang ditindaklanjuti," katanya.
Pihaknya masih belum mengambil keputusan, karena masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi NTB terkait surat administrasi yang telah dikeluarkan oleh Wakil Gubernur NTB atas lahan tersebut.
"Kami masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat," katanya.
Komentar0