Mataram, NTBPost.com - Upaya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) masih menghadapi tantangan besar. Anggota DPD RI asal NTB, Evi Apita Maya, mengungkapkan bahwa realisasi PPS tampaknya masih jauh dari harapan masyarakat setempat.
Dalam acara Musrenbang RPJMD Provinsi NTB tahun 2025-2029 di Kota Mataram, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan beberapa pertimbangan pemerintah pusat yang menjadi penghalang terbentuknya provinsi baru. Salah satu faktor utama adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.
"Dari lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, semuanya masih bergantung pada dana pusat. PAD-nya sangat rendah, apakah mampu berdiri sendiri?" ujar Evi Apita Maya,usai menghadiri Musrenbang RPJMD Provinsi NTB tahun 2025-2029 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, bersama Mendagri Tito Karnavian. Rabu (04/06/2025).
Selain itu, pembentukan provinsi baru akan membawa konsekuensi tambahan, seperti kebutuhan pegawai negeri, pembangunan gedung pemerintahan, dan peningkatan anggaran negara. Dengan kondisi keuangan saat ini, pemerintah pusat melihat hal tersebut sebagai beban yang perlu diperhitungkan.
Aspirasi pembentukan PPS telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade oleh tokoh dan masyarakat setempat. Bahkan, belum lama ini terjadi aksi demonstrasi dan blokade jalan di Poto Tano sebagai bentuk tuntutan.
"Pertanyaan ini selalu muncul di mana-mana. Masyarakat butuh kepastian, dan penjelasan Mendagri setidaknya bisa memberi jawaban sementara," tutup Evi Apita Maya.
Dinamika ini menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa masih terus berlanjut, dengan harapan ada solusi terbaik bagi daerah mereka di masa mendatang. (NTBPost/red.)
Komentar0