 |
| I Wayan Agus Swartama alias Agus Buntung saat memasuki ruang sidang. Foto: Doc. NTBPost.com |
Mataram,NTBPost.com - Perjalanan panjang kasus I Waya Agus Swartama alias Agus Buntung (22), pemuda difabel asal Kota Mataram, akhirnya mencapai titik akhir. Hari ini, Pengadilan Negeri Mataram akan menggelar sidang vonis atas kasus kekerasan seksual secara verbal yang menjeratnya. Selasa, (27/05).
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Mataram,telah menuntut Agus dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp100 juta, serta subsider 3 bulan kurungan.
Kasus ini pertama kali mencuat pada 7 Oktober 2024, ketika seorang mahasiswi melaporkan dirinya menjadi korban pelecehan seksual oleh Agus. Dalam pengakuannya, korban mengalami tekanan psikologis yang cukup berat setelah kejadian tersebut. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban yang melapor terus bertambah hingga mencapai 15 orang, termasuk beberapa anak di bawah umur.
Kontroversi di Kalangan Masyarakat
Kasus Agus Buntung sempat menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, terutama karena pelaku merupakan seorang penyandang disabilitas tanpa kedua tangan. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang dengan keterbatasan fisik dapat melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban.
Pada awal kasus ini mencuat, beberapa media lokal sempat memberitakan bahwa Agus diduga melakukan pemerkosaan, bukan hanya pelecehan verbal. Spekulasi ini memicu perdebatan di media sosial, dengan sebagian masyarakat meragukan tuduhan tersebut dan menganggap Agus sebagai korban fitnah.
Namun, penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Agus menggunakan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korban mengikuti keinginannya. Bukti berupa rekaman suara dan video yang ditemukan di ponsel korban semakin memperkuat dugaan bahwa Agus memang melakukan tindakan pelecehan seksual secara verbal dan psikologis.
Menanggapi kontroversi ini, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyatakan bahwa stereotip tentang disabilitas bisa menjadi salah satu penyebab awal masyarakat meragukan keabsahan tuduhan terhadap Agus.
"Agus Buntung memanfaatkan stereotip yang masyarakat bangun stereotip yang keliru bahwa kondisi disabilitas membuat individunya tidak mungkin berpikir apalagi melakukan kejahatan," ujar Reza Indragiri,pada (5/12/24).
Ia juga menilai bahwa Agus memiliki pola perilaku yang berulang dan berbahaya, sehingga perlu penanganan hukum yang serius.
"Kita patut punya keinsafan bahwa orang ini adalah orang yang super berbahaya. Maka sepatutnya otoritas penegakan hukum melakukan penyikapan yang sangat serius terhadap yang bersangkutan sejak sekarang," tambahnya.
Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas tetap bisa menjadi pelaku kejahatan, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum.
"Kasus ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi pelaku kejahatan, terlepas dari kondisi fisiknya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menegakkan hukum secara adil dan memberikan perlindungan bagi korban," ujar Joko Jumadi, pada (10/01/25).
Ia juga menyatakan bahwa kasus ini seharusnya tidak menciptakan stigma negatif bagi komunitas disabilitas secara keseluruhan.
"Kami berharap masyarakat tidak melihat kasus ini sebagai cerminan dari penyandang disabilitas secara umum. Tindak kriminal bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan karena kondisi fisik seseorang, tetapi karena niat dan kesempatan," tambahnya.
Penetapan Tersangka dan Proses Olah TKP
Seiring dengan semakin kuatnya bukti dan kesaksian korban, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB akhirnya menetapkan Agus sebagai tersangka pada 9 Desember 2024.
Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di beberapa lokasi yang disebutkan dalam laporan korban. Selain homestay di Mataram, polisi juga melakukan olah TKP di Taman Udayana, tempat Agus diduga sering menjaring korban. Dalam proses tersebut, rekonstruksi kejadian dilakukan dengan melibatkan saksi dan korban (pengganti. red) untuk memperjelas peristiwa yang terjadi.
Rekaman video dari ponsel korban menjadi bukti kuat dalam kasus ini. Video tersebut menunjukkan interaksi Agus dengan korban serta percakapan yang mengarah pada manipulasi psikologis. Polisi juga mengonfirmasi bahwa beberapa korban yang keluar dari tempat kejadian mengalami trauma berat, terbukti dari kondisi mereka yang terlihat panik dan menangis.
Tuntutan dan Pasal yang Dilanggar
Pada 5 Mei 2025, Jaksa Penuntut Umum Ricky Febriandi membacakan tuntutan terhadap Agus dalam sidang tertutup di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dituntut dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp100 juta, serta subsider 3 bulan kurungan.
Jaksa menyatakan bahwa Agus terbukti melanggar Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasal ini mengatur tentang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, serta memaksa atau menyesatkan korban untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.
"Ini korbannya lebih dari satu, perbuatan ini juga menjadi alasan kami memberatkan tuntutan karena meresahkan masyarakat, juga menimbulkan traumatik terhadap para korban," ujar Ricky Febriandi pada (10/01/25).
Ia juga menambahkan bahwa Agus tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan justru berkelit selama persidangan.
"Agus selalu berkelit dan tidak mau menyesali perbuatannya. Bahkan, ia tidak menunjukkan rasa simpatinya terhadap para korban," tambahnya.
Vonis yang akan dijatuhkan hari ini menjadi momen penentuan bagi perjalanan panjang kasus ini. Banyak pihak berharap agar keputusan pengadilan dapat memberikan keadilan bagi para korban, sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku kekerasan seksual lainnya.
Kasus Agus Buntung telah menjadi sorotan nasional, bukan hanya karena pelakunya merupakan seorang difabel, tetapi juga karena jumlah korban yang terus bertambah dan modus yang dilakukan terbilang tidak biasa. Kini, masyarakat menunggu hasil sidang vonis yang akan menentukan nasib Agus ke depan. (NTBPost/red.)
Komentar0